Minggu, 28 Mei 2017

Ahli UGM: Agama yang Kita Maknai Adalah Jiblakan dari Barat

Kamis, 04 Mei 2017 12:04
Beri Rating Berita Ini
(0 votes)

Jakarta(MedanPunya) Kewajiban mengosongkan kolom agama bagi penghayat kepercayaan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta agar kolom tersebut bisa diisi sesuai 'agama' kepercayaan mereka.

Untuk meyakinkan majelis, pemohon menghadirkan pengajar di Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), UGM, Yogyakarta, Samsul Maarif. Dalam pemaparannya, Samsul memaparkan relasi negara dan agama, dekonstruksi agama, hingga sejarah hubungan agama di Indonesia.

"Agama di Indonesia hari ini yang kita maknai adalah warisan atau jiplakan dari Barat. Agama yang hari ini kita maknai adalah jiplakan dari Barat, bukan agama yang dimaknai oleh masyarakat Indonesia. Kalau kita tanya masyarakat Indonesia, apa itu agama? Banyak definisinya dan bukan seperti agama yang diatur oleh negara hari ini," kata Samsul.

Hal itu disampaikan dalam sidang terbuka di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (3/5) kemarin, sebagaimana tertulis dalam risalah sidang.

Pada awalnya, Nusantara sebelum datangnya Eropa meyakini berbagai keyakinan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Setelah orang Eropa menyebar ke seluruh dunia, mulailah dikenal konstruksi 'agama'.

"Ketika para Eropa keluar melakukan ekspansi melalui penjajahan, eksplorasi keluar dari Eropa, ketemu dengan banyak praktik, termasuk praktik-praktik yang hari ini disebut sebagai agama dunia. Dikonstruksi istilah agama dunia. Itu di abad ke-19. Baru ada yang namanya konsep agama dunia," ujar Samsul.

Akhirnya, berbagai keyakinan yang ada di dunia distandarkan dengan standar Eropa.

"Islam berjuang lama untuk menjadi bagian dari agama Islam. Hindu melalui proses sangat panjang untuk bisa diakui sebagai agama. Hal yang sama dilakukan di Indonesia," paparnya.

Samsul memberikan contoh terminologi 'nabi', yang bukan istilah penting dalam agama tertentu. Tapi, karena konstruksi masyarakat Eropa menghendaki syarat agama ada 'nabi', keyakinan lain harus menyesuaikan.

"Hindu, Buddha, baru tahun 1962 diakui sebagai agama. Itu adalah bentuk konstruksi politik agama yang kita warisi dari Eropa, tapi kita normakan," cetus Samsul.

Ilmuwan Eropa, Taylor, adalah orang yang membuat definisi 'animisme' dengan paradigma agama dunia. Animisme dipilah sebagai bagian dari praktik masyarakat primitif.

"Dan itu yang dipakai oleh intelektual Belanda ketika datang ke sini melihat masyarakat adat, praktik-praktik masyarakat adat. Disebutnya semua animis, kolot, ketinggalan, harus dikonversikan. Itu proses politik yang dilihat dan dalam konteks itu, konteks agama disebut dekonstruksi," papar Samsul.

Sidang gugatan itu atas permohonan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim. Mereka menggugat Pasal 61 Ayat 1 dan Ayat 2 UU Administrasi Kependudukan ke MK. Pasal tersebut berbunyi:

Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

***dtc/mpc/bs

Dibaca 176 Kali