Sabtu, 29 Juli 2017

Kepala Daerah Diberhentikan Berdasarkan Putusan yang Inkrah

Selasa, 09 Mei 2017 12:32
Beri Rating Berita Ini
(0 votes)

Jakarta(MedanPunya) Kepala daerah, yang tersangkut hukum belum bisa diberhentikan selama putusan itu belum berkekuatan hukum tetap. Hal itu diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).

"Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah)," demikian bunyi Pasal 83 ayat 3 UU 23/2014.

Ayat 1 yang dimaksud berbunyi:

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota," bunyi Pasal 83 ayat 4.***dtc/mpc/bs


Dibaca 104 Kali