Senin, 29 Mei 2017

Pengangakatan Tim DPRD Medan Berbau Korupsi

Senin, 23 November 2015 15:21
Beri Rating Berita Ini
(0 votes)

Medan(MedanPunya) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut mengendus upaya korupsi dalam penunjukan tim pakar alat kelengkapan DPRD Medan.

Korupsi yang dimaksud terendus lewat adanya keputusan Sekretaris DPRD Medan Nomor 800/9391/Sekrt/DPRD/X/2015 Tentang Perubahan Kelompok Tim Pakar/Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2015, dengan berlandaskan Pasal 124 Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Medan Nomor 171/3749/DPRD/2015 tertanggal 13 April 2015 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Medan.

"Saat ini DPRD Medan sedang berupaya menguras uang rakyat dengan berbagai modus, indikasi ini terlihat jelas dengan dikeluarkannya keputusan tersebut," ujar Direktur Eksekutif FITRA Sumut, Rurita Ningrum, Senin (23/11).

Dalam hal penetapan keputusan Tim Pakar/Ahli DPRD Kota Medan, FITRA Sumut menegaskan, keputusan rapat pimpinan alat kelengkapan dewan dan fraksi tidak bisa dijadikan landasan keputusan.

"Harus melalui rapat paripurna. Semua harus memakai etika karena menggunakan uang rakyat," kata Rurita.

Penganggaran juga tidak diperbolehkan dilakukan secara retroaktif. Diketahui, standar honorarium tenaga ahli yang akan direkrut mencapai Rp 500.000 per jam.

"Kriteria kepakaran juga tidak jelas. Rekrutmen dan seleksi tidak transparan dan tidak jelas. Itu landasannya apa bisa sampai segitu per jam?" kata Rurita.

Atas surat tersebut, kata dia, Sekretaris DPRD Medan Azwarlin Nasution telah melakukan malaadministrasi yang kemungkinan besar mendorong terjadinya kongkalikong dan perilaku korup.

FITRA Sumut pun akan mengajukan rapat dengar pendapat (RDP) meminta penjelasan anggota DPRD Medan dan sekretariatnya perihal keputusan tersebut.

"Ketua DPRD bukan atasan, tetapi hanya juru bicara sehingga haknya sama dengan anggota DPRD lainnya. Oleh karena itu, sebelum membuat keputusan yang menggunakan uang rakyat, hendaklah melakukan upaya pendekatan berbasis bottom up, meminta persetujuan masyarakat banyak dan meminta pendapat para ahli hukum administrasi negara agar tidak ada lagi anggota DPRD tersandung masalah hukum di kemudian hari," kata Rurita.***trb/mpc/bs

Dibaca 525 Kali