cache/resized/f695b99f0277758dfe81e7b4284ae74e.jpg
Naples(MedanPunya) Dries Mertens tak menahan diri ketika ditanya soal keputusan Maurizio Sarri ...
cache/resized/f95acf087ea3c8aaa4510ffa1381d291.jpg
Pyongyang(MedanPunya) Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un dikabarkan meminta uang kepada ...
cache/resized/a169e5794c5351a617f5fa2480cc01f3.jpg
Beijing(MedanPunya) Citra satelit terbaru menunjukkan aktivitas China yang tengah membuat kapal ...

Medan(MedanPunya) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara dinilai lemah dalam memberikan sanksi kepada pengusaha yang membandel melakukan pencemaran lingkungan, Rabu (6/2).

Satu di antara perusahaan tersebut adalah, PT Aquafram Nusantara yang telah melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang bangkai ikan ke dasar Danau Toba.

Pihak perusahaan diduga menenggelamkan bangkai ikan ke dasar Danau Toba dengan cara dimasukkan ke dalam karung-karung goni.

Sekertaris Daerah (Sekda) Pemprov Sumut, Sabrina menanggapi pemerintah dinilai lemah dalam bertindak, dengan hanya memberikan sanksi berupa teguran melalui sepucuk surat administrasi kepada pihak perusahaan.

Sabrina mengatakan, Undang-undang tentang Lingkungan Hidup memberi kewenangan kepada kepala daerah, dalam hal ini Gubernur Sumut Edy Rahmayadi guna menjatuhkan sanksi bila terjadi pelanggaran.

Selanjutnya, Sabrina mengatakan, jika tidak dipatuhi akan ada paksaan oleh pemerintah, hingga lanjutannya sanksi berupa pencabutan izin tegasnya.

"Itu ada tingkatan-tingkatannya. Tidak boleh langsung melakukan tindakan, tapi teguran dulu. Kalau tidak diindahkan akan ada tindakan paksaan oleh pemerintah dan akhirnya pencabutan izin. Teguran tertulis sedang diproses, baru akan dibuat," terangnya.

Masih kata Sabrina, investigasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan hidup (DLH) Provinsi Sumut terhadap bangkai ikan menemukan sejumlah pelanggaran oleh Aquafarm.

Satu di antaranya adalah, kelebihan kapasitas produksi mencapai satu ton.

Berdasarkan SK Gubernur Sumut terbaru tentang daya dukung atau daya tampung Danau Toba, tuturnya, kepada Aquafarm sudah diminta melakukan revisi terhadap dokumen pengelolaan lingkungan hidup.***trb/mpc/bs





  • 0 komentar
  • Baca 154 kali