cache/resized/b0464be8544b45de19561aca7b0af046.jpg
Bandar Sri Begawan(MedanPunya) Pemerintah Brunei Darussalam tidak hanya memberlakukan hukuman rajam ...
cache/resized/68a55234bdb2786d58de1973a2ca422d.jpg
Washington(MedanPunya) Presiden AS Donald Trump kembali memuji kerja pasukan AS dalam memerangi ...
cache/resized/2011b1049d0c18fe2b9110914ddd5daa.jpg
Idlib(MedanPunya) Anggota Negara Islam Irak dan Suriah ( ISIS) dilaporkan dijejer di jalan dan ...

Medan(MedanPunya) Mantan Ketua DPRD Kota Siantar Eliakim Simanjuntak Anggota DPRD Kota Siantar yang juga Calon Legislatif nomor urut 2 dari Daerah Pemilihan 3 mengaku membuat kesalahan saat reses pada Sabtu (2/2) kemarin di rumahnya di Jalan Patimura, Kota Siantar.

Eliakum mengaku membuat kesalahan dengan menyelipkan kartu nama calegnya saat membagikan amplop reses berisikan uang Rp 50 ribu. Padahal, kegaiatan itu merupakan agenda menampung aspirasi masyarakat.

Namun, Eliakim yang merupakan caleg dari Partai Demokrat ini beralasan bahwa yang kartu caleg yang dibagikan itu bagian dari Bahan Kampanye (BK) bukan Alat Peraga Kampanye (APK). Jadi, katanya, tidak menyalahi regulasi pemilu.

Menanggapi hal ini, Pengamat Politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Murianto Amin membantah jika yang dilakukan Eliakim bukan kampanye. Ia menjelaskan APK dan BK termasuk dalam unsur kampanye.

Dosen Ilmu Politik USU ini menjelaskan kesalahan Eliakim yang fatal yakni menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.

"BK dan APK sudah jelas untuk kampanye. Yang salah di sini tentunya, ia menggunakan fasilitas negara dengan tujuan pribadi dan kampanye. Kalau pakai kartu nama caleg itu kampanye," ujarnya, Kamis (7/2).

Murianto memastikan hal ini bisa masuk dalam unsur pidana pemilu. Tentu, hal ini akan ditelusuri kebenarannya oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Tentu sudah melanggar undang-undang pemilu. Bisa jadi ke unsur pidana pemilu. Reses ini kan fungsinya untuk menampung aspirasi masyarakat atas program pemerintah bukan kampanye,"tambahnya.

Senada dengan itu, Ketua Bawaslu Kota Siantar Sepriandison Saragih menegaskan kartu nama termasuk dari bahan untuk kampanye. Karena, di dalam kartu nama terdapat unsur mengajak memilih yang menerakan nomor urut dan visi misi.

"Sudah pasti itu merupakan kampanye. Kartu nama yang dibagikan sudah melanggar peraturan pemilu,"ujarnya.

Sepriandison mengatakan pihak Panwascam Siantar Timur tengah melakukan investigasi untuk mengumpulkan bahan barang bukti dan klarifikasi selama 14 hari. Kata Sepriandison, jika Eliakim memenuhi unsur pidana pemilu maka akan terancam hukuman 1 tahun penjara dan tercoret dari daftar peserta pemilu.

Sementara, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) dari sisi Polres Siantar belum mendapatkan kabar adanya dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan Eliakim. Mereka masih menunggu informasi dari Bawaslu.***trb/mpc/bs




  • 0 komentar
  • Baca 59 kali