cache/resized/b0464be8544b45de19561aca7b0af046.jpg
Bandar Sri Begawan(MedanPunya) Pemerintah Brunei Darussalam tidak hanya memberlakukan hukuman rajam ...
cache/resized/68a55234bdb2786d58de1973a2ca422d.jpg
Washington(MedanPunya) Presiden AS Donald Trump kembali memuji kerja pasukan AS dalam memerangi ...
cache/resized/2011b1049d0c18fe2b9110914ddd5daa.jpg
Idlib(MedanPunya) Anggota Negara Islam Irak dan Suriah ( ISIS) dilaporkan dijejer di jalan dan ...

Medan(MedanPunya) Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah akan segera melakukan evaluasi terhadap Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba yang jumlahnya sudah melampaui batas. Akibat dari jumlah yang begitu banyak, kualitas air di sana semakin menurun.

"Ini akan kita akan evaluasi lagi, kalau memang perlu pencabutan ini kita akan lakukan, tapi tidak bisa serta-merta dilaksanakan begitu cepat ya," kata Musa Rajekshah saat membuka Workshop Rapat Koordinasi Luas Tambah Tanam (LTT) dan Percepatan Tanam Padi Jagung Kedelai, Alsintan Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara, di Hotel Soechi International Medan, Rabu (27/3).

Ia menyampaikan, selama ini pencabutan izin perusahaan itu tidak bisa segera dilakukan, dikarenakan masih memikirkan nasib para pekerja yang dominan masyarakat setempat.

Akan tetapi, pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini tengah mencari solusi bagaimana KJA ini bisa dikurangi, namun tidak membuat perusahaan merasa tertekan.

Menurutnya, selama ini perusahaan tersebut diketahui pasti memiliki izin usaha, apalagi mengenai dampak lingkungan.

Memang benar, sebagian orang pasti ingin segera meminta perusahaan itu dicabut izinnya atau pembekuaan, akan tetapi perihal ini tidak segampang dilakukan.

"Yang saya ceritakan ini tentang perusahaan ya, ini artinya sudah memiliki izin dan kajian lingkungan, jadi memang ada yang mengharapkan izinya untuk di cabut, tapi pencabutan izin ini tidak segampang yang kita bayangkan," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini tengah melakukan kajian-kajian mengenai kualitas air di danau terbesar di Indonesia itu. Setelah mendapatkan hasil nanti, kemudian baru akan dapat menentukan bagaimana kelanjutan pemberian sanksi kepada perusahaan.

"Harus ada kajian lebih lanjutnya, bukan hanya gubernur yang dapat menentukan ini ya," ucapnya.

Dikethaui, beberapa waktu lalu PT Aquafram Nusantara telah ketahuan membuang limbahnya ke Danau Toba itu. Perusahaan itu membuang bangkai ikan mati dengan cara di tenggelamkan ke dasar perairan. Cara menenggelamkannya pun dengan menggunakan karung-karung atau goni yang diisi bangkai ikan bersamaan batu untuk bisa tenggelam mevapai ke dasar Danau.

Dirinya mengatakan, tidak bisa langsung mencabut izin, walaupun sudah terbukti perusahaan melakukan pencemaran lingkungan, karena faktor kemanusiaan, yaitu banyaknya pekerjaan lokal di sana. Ia mengaku, memang kerusakan kepada lingkungan ini tidak bisa dianggap enteng, karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya langsung.

"Kita lihat juga berapa banyak yang bekerja ada ribuan masyarakat setempat yang bekerja di sini, kalau seandainya pembekuan izin ini dilakukan maka pengangguran akan terus bertambah, memang dampak lingkungan tidak bisa kita anggap enteng juga kan, karena danau Toba ini adalah salah satu kawasan pariwisata target nasional," ucapnya.

Kemudian, Musa Rajekshah meminta kepada seluruh masyarakat di Sumut untuk bersabar, lantaran proses tindak lanjut pemeriksaan kualitas air sedang dilakukan hingga sampai saat ini. Ke depannya, berharap Danau Toba dapat bersih dari segala bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi di sana.

"Berharap masyarakat semuanya untuk bersabar, kita ikuti proses yang akan dilakukan terlebih dahulu lah, jangan buru-buru mencabut izin, karena dampak akan ada," ujarnya.***trb/mpc/bs



  • 0 komentar
  • Baca 33 kali