cache/resized/b0464be8544b45de19561aca7b0af046.jpg
Bandar Sri Begawan(MedanPunya) Pemerintah Brunei Darussalam tidak hanya memberlakukan hukuman rajam ...
cache/resized/68a55234bdb2786d58de1973a2ca422d.jpg
Washington(MedanPunya) Presiden AS Donald Trump kembali memuji kerja pasukan AS dalam memerangi ...
cache/resized/2011b1049d0c18fe2b9110914ddd5daa.jpg
Idlib(MedanPunya) Anggota Negara Islam Irak dan Suriah ( ISIS) dilaporkan dijejer di jalan dan ...

Medan(MedanPunya) Mantan Kadis PU Mandailing Natal, Abdullah Dalimunthe (61) hanya divonis 1 tahun penjara dengan denda 50 juta oleh Hakim Ketua Irwan Effendy di PN Medan, Jumat (5/4).

Abdullah divonis melakukan korupsi senilai Rp 753.991.436 pada proyek Pembangunan Jembatan Beton pada Ruas Jalan Kampung - Kapas Batu Sondat pada tahun 2017.

Terpidana dipidana dengan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP.

"Bahwa terdakwa Abdullah telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan hukuman 1 tahun dengan denda 50 juta miliar subsider 2 bulan," terang Hakim Irwan.

Terdakwa tampak mengenakan style kemeja biru dengan celana cokelat tampak memakai peci putih. Abdullah hanya bisa tertunduk saat pembacaan putusan.

Namun, usai disebutkan hakim dengan penjara 1 tahun, Abdullah tampak tenang dan tak menunjukkan sikap terkejut dengan hasil amar putusan tersebut.

Seusai sidang, Abdullah langsung saja digiring oleh petugas untuk dibawa menuju ruang tahanan sementara PN Medan. Ia tak menanggapi sepatah katapun pertanyaan Tribun yang coba menanyakan responnya akan putusan tersebut.

Semantara, JPU Kejati Sumut, Hendri Sipahutar menyebutkan bahwa putusan tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan yaitu dengan penjara 1 tahun 6 bulan.

"Ya memang ini lebih rendah dari tuntutan kita karena kita tuntu kemarin dengaj 1 tahun 6 bulan dengan denda Rp 50 juta," tuturnya.

Dari hasil putusan tersebut, Jaksa Hendri akan melaporkan ke atasan yang ada di Kejari Madina untuk langkah selanjutnya. "Kita masih pikir-pikir karena harus laporan dulu ke atasan di Kejari Madina," tuturnya.

Ia menuturkan bahwa awal mula kasus bermula pada tahun, pada tahun 2007 terdakwa selaku Kadis PU Mandailing Natal sebagai orang yang melakukan, menyuruh atau turut serta melawan hukum memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara.

"Berdasarkan Dokumen Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK), telah direncanakan Kegiatan Pembangunan Jembatan Beton pada Ruas Jalan Kampung - Kapas Batu Sondat senilai Rp 1,2 miliar," tuturnya.

Selanjutnya, Terdakwa memerintahkan kegiatan Pembangunan Jembatan Beton Ruas Jalan Kampung Kapas-Batu Sondat kepada Panitia Pengadaan Barang/jasa pada untuk diproses secara Pelelangan Umum.

"Sebelum pelelangan dilaksanakan, terdakwa telah bekerjasama dengan saksi Lesman dan saksi Irwansyah, agar rekanan sebagai pemenang dalam pengadaan kegiatan tersebut adalah PT Parik Sabungan," jelasnya.

Hendri melanjutkan dalam pelaksananaan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Beton pada Ruas Jalan Kampung Kapas-Batu Sondat ant.sta. 0+000 s/d 8+000, ternyata tidak dikerjakan oleh saksi Lesman selaku direktur CV Parik Sabungan, melainkan dikerjakan oleh saksi Irwansyah Nasution.

"Setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli dari Fakultas Teknik USU ditemukan beberapa Item pekerjaan yang tidak sesuai dengan Volume Kontrak pekerjaan," tambahnya.

Bahwa kemudian dari hasil temuan ahli dari Fakultas Teknik USU , Utara tersebut, dilakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara oleh auditor dari BPKP Sumut dan diperoleh kesimpulan telah terjadi kerugian Negara.

"Dalam pengadaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Beton pada Ruas Jalan Kampung Kapas-Batu Sondat ant-sta 0+000 s/d 8+000 yaitu sebesar Rp 753.991.436," tutup JPU.***trb/mpc/bs



  • 0 komentar
  • Baca 34 kali