cache/resized/8d4edbde1ebff7088c248583bb3e1899.jpg
Jakarta(MedanPunya) Niat calon jemaah haji 2020 untuk melaksanakan rukun islam kelima itu tahun ini ...
cache/resized/e9a998cef8693c549e26f2f21d9701fd.jpg
Washington(MedanPunya) Para pemuka agama Kristen di Amerika Serikat mengungkapkan kemarahan mereka ...
cache/resized/1a5b814444b68f4e3bcd007b5f81a218.jpg
Jakarta(MedanPunya) Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan pemerintah memutuskan tidak ...

Medan(MedanPunya) Perkara korupsi PDAM Deliserdang memasuki babak akhir. Lima terdakwa divonis berbeda oleh Majelis Hakim Aswardi Idris di ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan, selasa(4/2).

Para terdakwa yakni Achmad Askari, Bambang Kurnianto, Pahmuddin, ketiganya mantan Kepala Cabang (Kacab) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Cabang Deliserdang (2015-2017). Ketiganya divonis masing-masing dua tahun kurungan penjara.

Dua terdakwa lainnya, Lian Syahrul dan Mustafa Lubis, selaku Kepala Bagian Keuangan PDAM Tirtanadi Deliserdang dalam pwriode yang berbeda, masing-masing divonis 1 tahun 6 bulan penjara.

Selain itu, majelis hakim juga menghukum kelima terdakwa dengan denda masing-masing Rp 50 juta, subsidair 2 bulan kurungan.

Majelis hakim dalam amar putusannya menyebutkan, kelima terdakwa dinilai lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga kas PDAM bocor hingga sebesar Rp 10,9 miliar.

Karena perbuatan terdakwa, mereka divonis bersalah melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 terhubung dengan  UU No 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Putusan majelis hakim lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agusta Kanin yang menuntut ketiga mantan kepala cabang PDAM Deli Serdang masing-masing tiga tahun.

Sedangkan dua terdakwa kepala keuangan masing-masing dituntut dua tahun penjara. Kelimanya dibebani denda masing-masing Rp 50 juta, subsider 3 bulan kurungan.

Menanggapi vonis hakim, JPU menyatakan pikir-pikir. Hal senada juga dikatakan tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa diketuai Iskandar Saputra.

"Kami pikir-pikir," kata Iskanda usai sidang.

Sesuai dakwaan, kasus ini terjadi April 2015 sampai September 2016 di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Cabang Deliserdang.

Berdasarkan rekapitulasi cek yang ditanda tangani oleh terdakwa dan Zainal Sinulingga (DPO), terdapat beberapa cek yang jumlahnya tidak sesuai dengan usulan pembayaran.

PDAM memiliki beberapa kegiatan seperti memberi pelayanan dan melakukan perawatan dan memberdayakan pegawai untuk kepentingan memelihara dan merawat seluruh sarana dan fasilitas.

Dijelaskan JPU, dalam proses pembayaran kegiatan operasional PDAM Tirtanadi Deliserdang berawal dari adanya usulan dari bagian umum dengan melampirkan daftar pembayaran yang diajukan kepada Kacab, kemudian Kacab mendisposisi setuju untuk dibayarkan selanjutnya disampaikan kepada Kabag Keuangan untuk pembuatan voucher.

“Setelah voucher dibuat oleh Kabag Keuangan kemudian voucher tersebut masuk kembali ke kepala cabang berikut dengan cek penarikan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam voucher.

Selanjutnya cek tersebut ditandatangani oleh Kacab bersama-sama dengan Kabag Keuangan,” ungkap JPU di hadapan mejelis hakim diketuai Azwardi Idris.

Setelah ditandatangani, kemudian cek dan voucher diserahan kembali ke Kabag Keuangan. Setelah cek tersebut dicairkan oleh Kabag Keuangan kemudian uang yang ditarik tersebut diserahkan kepada Kabag Umum untuk selanjutnya dicairkan ke Bank Sumut.

Namun, biaya operasional yang sudah berjalan dari 2015 hingga 2018 tersebut, ternyata terdapat beberapa cek yang jumlahnya tidak sesuai usulan pembayaran dan voucher yang diajukan. Akibatnya, ditemukan adanya indikasi kerugian keuangan negara yang nilainya mencapai Rp10,9 miliar.

JPU Agusta Kanin ketika ditanya, usai sidang soal keberadaan Zainal Sinulingga mengatakan, pihaknya terus berupaya menangkap pelaku yang buron.

"Kami upayakan secepatnya ditangkap dan disidangkan," pungkas Kanin.***trb/mpc/bs



  • 0 komentar
  • Baca 124 kali