cache/resized/89223fafb7193a09af541cb2610486b2.jpg
Jakarta(MedanPunya) Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 ...
cache/resized/9e51edb2fb71b473d38ba9a7a712fc12.jpg
Washington(MedanPunya) Pemerintah Amerika Serikat tengah menyelidiki intensif apakah virus Corona ...
cache/resized/9a84fa7c035130d22fadbbf8666b577e.jpg
Medan(MedanPunya) Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Martuani Sormin meminta semua pihak mematuhi ...

Pematangraya(MedanPunya) Anggota DPRD Sumut, Rony Situmorang, cekcok dengan petugas yang hendak membagikan bantuan sembako Pemprov Sumut ke Kabupaten Simalungun. Peristiwa tersebut terjadi di Pematangraya.

Saat itu Rony Situmorang melakukan sidak bantuan sembako, hasilnya gula seharusnya 2 kg disunat 2,5 ons.

Tak hanya itu, Rony Situmorang juga menemukan berat beras yang seharusnya 10 kg disunat 0,5 hingga 1 kg.

"Ada 20 sampel sembako yang kita turunkan. Dugaan kita benar, berat tidak sesuai dengan seharusnya," ucap Rony Situmorang, Selasa (19/5).

"Kita sangat kecewa dengan Pemprov Sumut yang menyalurkan bantuan kepada masyarakat tetapi kurang dari berat aslinya," sambungnya.

Setelah menemukan dugaan korupsi ini, Rony Situmorang pun menanyakan hal ini ke petugas.

Di sinilah Ia dan petugas nyaris terlibat perkelahian.

Rony menjelaskan, untuk di Kabupaten Simalungun, ada 78.659 kuota bantuan sembako yang akan disalurkan kepada masyarakat.

Ia menduga bahwa bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 ini telah di mark up oleh oknum-oknum dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

"Kami menduga bahwa ini telah dilakukannya penyelewengan bantuan sembako kepada masyarakat," ucapnya.

"Pengawasan lebih ketat, jangan sampai masyarakat saat susah malah tambah susah saat menerima bantuan ini," pungkasnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Zeira Salim Ritonga, mengungkapkan adanya kejanggalan pembagian bantuan sembako oleh tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, kepada masyarakat di Kabupaten Simalungun.

Kejanggalannya yaitu mark-up terhadap pembagian sembako kepada masyarakat.

"Banyak melihat bantuan dari pemerintah Sumut telah dari mark-up," kata Zeira Salim Ritonga.

Ia menjelaskan, bantuan beras 10 kg yang seharusnya diterima oleh masyarakat, ternyata tidak sesuai dengan beratnya. Kemudian, bantuan gula pasir juga diselewengkan.

"Di mana, jumlah berat barang dikurangi, seperti beras dikurangi sampai 2 kg dari jumlah aslinya. Dengan cara beginilah mereka melakukan korupsi," ucap dia.***trb/mpc/bs



  • 0 komentar
  • Baca 165 kali