Jakarta(MedanPunya) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan, kasus guru di Nias, Sumatera Utara, yang sulit menjangkau lokasi sekolah tempatnya mengajar merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
Pratikno mengaku telah berdikusi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Kami sudah berdiskusi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), karena guru SD itu berada di bawah tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda),” kata Pratikno di kantornya, Senin (20/1).
Pratikno turut menyoroti tantangan aksesibilitas yang dialami para guru di wilayah tersebut.
Namun, ia menekankan bahwa pengelolaan tenaga pengajar dan infrastruktur pendidikan dasar merupakan kewenangan pemerintah daerah.
Menurut dia, masalah yang dihadapi guru tersebut merupakan hal mendasar yang harus diatasi oleh pemerintah daerah.
“Itu kan kurikulumnya nasional, tetapi kalau pegawai guru itu kan pegawai daerah. Infrastruktur dasar seperti akses ke sekolah juga menjadi tanggung jawab pemda,” kata Pratikno.
“Makanya itu sudah masuk dalam akses transformasi dasar yang memang menjadi tanggung jawab pemda,” ujar dia melanjutkan.
Pratikno menyebutkan, pemerintah sedang memikirkan solusi yang lebih komprehensif untuk mengatasi masalah itu.
Ia mengatakan, salah satu solusi yang dipertimbangkan adalah mendekatkan tempat tinggal gulu ke sekolah.
“Ya, itu yang sedang kami bahas dengan Pak Mendagri. Solusi seperti ini tentu perlu direncanakan dengan matang agar efektif dan berkelanjutan,” kata Pratikno.
Kasus guru yang sulit menjangkau lokasi sekolah menuai perhatian setelah diunggah dalam akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet.
Akun tersebut menunjukkan bagaimana sulitnya guru menjangkau akses ke SD Negeri 078481 Uluna’ai Hiligo’o, Desa Laowo Hilimbaruzo, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Sumatera Utara.
Para siswa juga memprotes karena guru tidak dapat mengajar akibat infrastruktur yang terputus.
Atas kondisi tersebut, masyarakat meminta pemerintah memberikan mes sebagai fasilitas bagi pengajar, dukungan dana bagi pengajar, hingga membuat jembatan penyebrangan.
“Bagi adik-adik, para guru, orang tua, dan warga di sekitar Dusun III, untuk usulan jalan keluar akan langsung dikoordinasikan dengan instansi terkait,” tulis Sekretariat Kabinet.
***kps/mpc/bs
