Kyiv(MedanPunya) Sebanyak 21.602 tentara Ukraina dilaporkan desersi alias meninggalkan dinas tanpa izin pada Oktober 2025.
Angka ini menjadi rekor tertinggi dalam empat tahun perang melawan Rusia, menurut laporan BBC Ukraine yang dirilis pada Jumat (7/11).
Mengutip data dari Kejaksaan Agung Ukraina, laporan tersebut menyebutkan bahwa puluhan ribu tentara itu desersi dalam satu bulan terakhir.
Mantan anggota parlemen Ukraina yang kini bertugas di militer, Igor Lutsenko, menyebut angkanya kemungkinan jauh lebih besar dari yang tercatat secara resmi.
“Sebanyak 21.602 pada Oktober… Ini rekor. Rekor yang sangat buruk,” tulis Lutsenko melalui akun Facebook pada Jumat.
Ia menambahkan, “Ini hanya data resmi. Dalam kenyataannya, banyak kasus desersi atau absen tanpa izin tidak didaftarkan.”
Menurut Lutsenko, pasukan Ukraina yang masih bertugas kini menanggung beban berlipat.
“Kami di bawah tekanan sangat besar karena beban ganda, bahkan tiga kali lipat, menimpa setiap tentara yang belum melarikan diri,” ungkapnya.
Situasi ini, lanjut dia, menimbulkan lubang besar dalam pertahanan di garis depan.
Pemerintah Ukraina memperluas kampanye wajib militer dalam beberapa bulan terakhir guna menggantikan pasukan yang terus berkurang, di tengah meningkatnya serangan dari Rusia.
Namun, kebijakan tersebut justru memicu kritik dan keluhan dari masyarakat.
Menurut Dmitry Lubinets, Komisioner Hak Asasi Manusia Parlemen Ukraina, keluhan tentang wajib militer paksa meningkat dua kali lipat sejak Juni 2025 dibandingkan lima bulan pertama tahun ini.
Laporan media Ukraina menyebutkan, video-video yang menunjukkan petugas militer menyergap pria-pria usia wajib militer di jalanan dan memaksa mereka masuk mobil van kini tersebar luas di media sosial.
Dalam banyak kasus, terlihat perlawanan dari calon rekrutan maupun warga di sekitarnya.
Fenomena ini kini dikenal dengan sebutan “busifikasi”, dan menjadi sumber ketidakpuasan yang meluas di kalangan warga sipil Ukraina.
Ketua Komite Kebijakan Kemanusiaan dan Informasi Parlemen Ukraina, Nikita Poturaev, mengeklaim bahwa sejumlah video yang beredar adalah palsu atau dimanipulasi menggunakan teknologi Akal Imitasi (AI/artificial intelligence).
Pada awal Oktober, otoritas wajib militer Ukraina bahkan mengimbau warga untuk berhenti merekam dan menyebarkan video terkait tindakan aparat terhadap calon rekrutan.***kps/mpc/bs