Washington DC(MedanPunya) Pemerintah Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka tidak setuju dengan temuan sebuah komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa metode perang Israel konsisten dengan “genosida” dan tuduhan kelompok Human Rights Watch tentang “kejahatan terhadap kemanusiaan” di Gaza.
Laporan Komite Khusus PBB yang menuduh Israel menggunakan kelaparan sebagai taktik perang, “adalah sesuatu yang sangat tidak kami setujui,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel.
“Kami pikir ungkapan dan tuduhan semacam itu tentu tidak berdasar,” ujarnya.
Dia juga mempersoalkan laporan Human Rights Watch yang mengatakan, bahwa Israel telah memindahkan paksa warga Gaza selama lebih dari setahun perang dalam apa yang merupakan “kejahatan terhadap kemanusiaan.”
Pemindahan paksa warga Palestina “akan menjadi garis merah” bagi Amerika Serikat dan tidak konsisten dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan pada awal perang oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan sekutu-sekutu Kelompok Tujuh, kata Patel.
“Adalah sangat konsisten dan dapat diterima untuk meminta warga sipil untuk mengungsi dari area tertentu saat mereka melakukan operasi militer tertentu, dan kemudian mereka dapat pulang,” kata Patel.
“Kami belum melihat adanya pemindahan paksa secara khusus,” imbuhnya.
Sebelumnya, surat kabar terkemuka Israel, Haaretz bahkan menyebut tentang evakuasi paksa, infrastruktur dan rumah yang hancur, dan konstruksi jalan baru “untuk merampungkan pemisahan komunitas di bagian utara pusat Kota Gaza di Jalur Gaza”.
Dalam tajuk rencananya, Haaretz menulis bahwa pasukan Israel, di bawah pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, sedang melaksanakan “operasi pembersihan etnis” di bagian utara Jalur Gaza dengan tujuan mengusir warga Palestina dan mempersiapkan lahan untuk “pendudukan dan permukiman Yahudi yang berkepanjangan.”
Dalam beberapa bulan terakhir, bagian utara Jalur Gaza menjadi sasaran bombardir besar-besaran oleh tentara Israel. Bantuan kemanusiaan ke wilayah itu dilarang masuk sehingga “bencana kelaparan akan segera terjadi”, menurut laporan PBB dan kesaksian sejumlah warga Palestina.***dtc/mpc/bs