Jenewa(MedanPunya) China menyebut tuduhan genosida terhadap etnis Muslim Uighur di Xinjiang sebagai “serangan fitnah”. China membantah tuduhan dari negara-negara di Eropa dan Turki dan menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendatangi langsung wilayah yang terpencil itu.
Para aktivis dan pakar HAM PBB menyebut setidaknya 1 juta warga muslim Uighur ditahan di kamp-kamp Xinjiang. China menyangkal pelanggaran itu dan mengatakan kamp-kampnya memberikan pelatihan kejuruan dan diperlukan untuk melawan ekstremisme.
Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, mengatakan kepada Dewan HAM PBB bahwa mereka mengambil tindakan kontra-terorisme sesuai dengan hukum. Xinjiang, disebut Wang, telah menikmati “stabilitas sosial dan perkembangan yang baik” setelah empat tahun tanpa “kasus terorisme”.
Wang menyebut bahwa terdapat 24.000 masjid di Xinjiang, di mana orang-orang dari semua kelompok etnis juga menikmati hak-hak buruh.
“Fakta dasar ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada yang disebut genosida, kerja paksa, atau penindasan agama di Xinjiang,” kata Wang.
“Tuduhan yang menghasut seperti itu dibuat karena ketidaktahuan dan prasangka, itu hanya seruan jahat dan didorong secara politik dan jauh dari kebenaran.”
Wang menyatakan China selalu membuka pintu bagi PBB untuk mengunjungi Xinjiang. Namun dia tak menyebut persis waktu untuk kunjungan itu.
“Pintu ke Xinjiang selalu terbuka. Orang-orang dari banyak negara yang mengunjungi Xinjiang telah mempelajari fakta dan kebenaran di lapangan. China juga menyambut Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi Xinjiang,” katanya, mengacu pada Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, yang merundingkan persyaratan akses ke negara itu.
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, telah mendukung keputusan terakhir mantan Presiden Donald Trump bahwa China telah melakukan genosida di Xinjiang dan mengatakan AS harus bersiap untuk menjatuhkan hukuman pada China.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, mengecam penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi yang disebutnya terjadi terhadap warga Uighur dalam “skala besar” di Xinjiang.
Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, mengatakan bahwa penahanan sewenang-wenang terhadap etnis minoritas seperti Uighur di Xinjiang atau tindakan keras China terhadap kebebasan sipil di Hong Kong membutuhkan perhatian.
Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, mengatakan pihaknya mengharapkan transparansi dari China tentang masalah ini dan menyerukan untuk melindungi hak-hak warga Uighur dan Muslim lainnya di Xinjiang.***dtc/mpc/bs
