Tel Aviv(MedanPunya) Menteri kontroversial Israel Itamar Ben-Gvir memerintahkan adanya larangan pengibaran bendera Palestina di tempat-tempat umum. Kelompok hak asasi manusia (HAM) Amnesty International mengecam langkah itu sebagai ‘upaya tak tahu malu untuk melegitimasi rasisme’.
Ben-Gvir yang menjabat Menteri Keamanan Nasional mengeluarkan perintah pada Minggu (8/1) waktu setempat, agar komandan Kepolisian Israel memberikan wewenang kepada personel kepolisian untuk menurunkan bendera Palestina yang dikibarkan di ruang publik.
“Saya telah menginstruksikan Kepolisian Israel untuk menegakkan larangan mengibarkan bendera PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) di ruang publik, sebuah tanda identifikasi organisasi teroris,” tulis Ben-Gvir dalam pernyataan via Twitter.
“Kami akan melawan terorisme dan para pendukung terorisme dengan sekuat tenaga,” tegasnya.
Usai menang pemilu November 2022, Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu pada bulan lalu membentuk pemerintahan baru dengan jabatan-jabatan penting dipegang oleh sekutu-sekutu sayap kanan. Salah satu pemegang jabatan penting itu adalah Ben-Gvir. dari Partai Kekuatan Yahudi, yang memiliki riwayat melontarkan komentar menghasut soal Palestina.
Pekan lalu, Ben-Gvir memicu kontroversi dan menuai kecaman karena mengunjungi langsung kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem.
Dalam tanggapannya, Amnesty menyebut langkah Israel itu ‘represif’ dan merupakan ‘serangan yang lancang terhadap hak kewarganegaraan, kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul secara damai’.
Di Israel dan Yerusalem Timur, pasukan keamanan Israel telah menyita bendera-bendera Palestina, yang terkadang memicu kekerasan.
Pada Mei tahun lalu, dalam pemakaman jurnalis veteran Al-Jazeera yang berkewarganegaraan Palestina-Amerika, Shireen Abu Akleh, yang terbunuh, polisi Israel memukuli para pengusung peti jenazah yang diselimuti bendera Palestina.
Meskipun bukan hal ilegal untuk mengibarkan bendera Palestina, aturan hukum Israel melarang pengibaran bendera negara musuh atau kelompok yang memusuhi keberadaan Israel, di tempat umum.
“Otoritas Israel menyebut arahan itu dimaksudkan untuk menghentikan ‘penghasutan’ terhadap Israel, tetapi itu dilakukan di tengah serangkaian tindakan yang dirancang untuk membungkam perbedaan pendapat dan membatasi protes, termasuk yang digelar untuk membela hak-hak Palestina,” sebut Amnesty.
“Dalih menggelikan untuk arahan ini tidak bisa menutupi fakta bahwa otoritas Israel semakin kejam dalam upaya mereka membungkam suara-suara Palestina,” imbuh Amnesty dalam pernyataannya.***dtc/mpc/bs