cache/resized/4b58a38fdcca9a594c83be1e8a19081b.jpg
Riyadh(MedanPunya) Sebuah laporan merebak bahwa penasihat Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran ...
cache/resized/e76a786f47a2f13b6459e30c03d9ce01.jpg
Jakarta(MedanPunya) Institute for Criminal and Justice Reform ( ICJR) mempertanyakan pemenuhan ...
cache/resized/82b6617f94ea680115c3ba247773a2d5.jpg
New York(MedanPunya) Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan kritikan kepada ...

Mexico City(MedanPunya) Presiden baru Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador mengumumkan bahwa dirinya telah mengirimkan rancangan undang-undang kepada kongres untuk menghapuskan hak kekebalan hukum presiden.

Hak kekebalan presiden tersebut kerap dikritik sebagai pemicu maraknya korupsi yang terjadi di Meksiko.

"Kami akan mengakhiri kekebalan hukum yang ditetapkan dalam konstitusi. Sekarang akan menjadi mungkin untuk menempatkan presiden di hadapan pengadilan, seperti warga lainnya," kata Lopez Obrador.

"Tentu saja hal itu termasuk dapat mengadili presiden untuk kasus korupsi meskipun dia masih menjabat," lanjutnya menjelaskan.

Di bawah konstitusi Meksiko saat ini, seorang presiden hanya dapat diadili untuk kasus "kejahatan tingkat tinggi" dan tindakan pengkhianatan terhadap negara. Presiden yang dikenal luas dengan julukan AMLO, dari inisial namanya, itu terpilih setelah memenangkan pemilu yang digelar pada 1 Juli 2018 lalu.

Meski demikian dia baru dilantik dan mulai menjalankan kewajibannya sebagai presiden pada 1 Desember lalu. Sejak masa kampanye, Lopez Obrador menjanjikan perubahan besar-besaran dalam pemerintahannya dan melawan korupsi.

Selain akan menjual pesawat kepresidenan, AMLO juga menyerukan pemotongan gaji pegawai pemerintahan. Dia sendiri telah menyatakan akan memotong gajinya hingga 60 persen, dibandingkan gaji presiden sebelumnya.

Lopez Obrador menanggapi penolakan terhadap rencana pemotongan gaji pegawai negeri dengan penghasilan tertinggi dan membayar mereka dengan gaji yang sama dengan yang diterimanya setiap bulan, yakni sebesar 108.000 peso (sekitar Rp 75 juta).

Langkah itu telah mendapat tentangan dari para pejabat senior negara, termasuk di kantor pengadilan, bank sentral, kementerian keuangan dan perusahaan minyak negara, Pemex.

"Rakyat telah memilih untuk sebuah perubahan dan kami akan menerapkan kebijakan penghematan," kata AMLO.

"Di negara dengan begitu banyak kemiskinan, bagi pegawai negeri untuk mendapatkan apa yang diperolehnya hingga saat ini, itu adalah sebuah ketidakjujuran," tambahnya.***kps/mpc/bs

  • 0 komentar
  • Baca 16 kali