cache/resized/568a86d8d8e289493dd92041cc167676.jpg
Doha(MedanPunya) FIFA secara resmi meluncurkan logo Piala Dunia 2022. Logo Piala Dunia yang akan ...
cache/resized/e7d56ad1eb9b6dc4f18b672b05a683f0.jpg
Bangkok(MedanPunya) Kerajaan Thailand dilaporkan merilis foto selir Raja Maha Vajiralongkorn dalam ...
cache/resized/f695b99f0277758dfe81e7b4284ae74e.jpg
Naples(MedanPunya) Dries Mertens tak menahan diri ketika ditanya soal keputusan Maurizio Sarri ...

Beijing(MedanPunya) Pemerintah China mengecam pihak asing yang dianggap telah mencampuri urusan Hong Kong terkait insiden bentrokan dan penyerangan terhadap massa pengunjuk rasa pro-demokrasi.

Kecaman tersebut ditujukan Beijing, khususnya kepada Amerika Serika dan Inggris, yang berkomentar prihatin atas insiden pemukulan terhadap pengunjuk rasa dan warga di stasiun MRT, pada Minggu (21/7) lalu.

Aksi pemukulan yang dituduh dilakukan kelompok triad itu menyebabkan setidaknya 45 orang terluka dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Selain itu juga menimbulkan ketakutan serta kemarahan di tengah masyarakat Hong Kong.

Inggris dan AS juga mengkritik pengikisan kebebasan yang terjadi di kota semi-otonom itu.

Namun keprihatinan dan kritik dari kedua negara asing itu justru direspons dengan amarah otoritas China terhadap pemerintah dan pejabat asing yang mengekspresikan solidaritas terhadap gerakan anti-pemerintah Hong Kong.

"China tidak akan mentolerir kekuatan asing yang campur tangan dalam urusan Hong Kong. China juga tidak akan membiarkan kekuatan asing mengganggu Hong Kong," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying.

"Kami menyarankan kepada Amerika Serikat untuk mengambil kembali 'tangan hitam' mereka di Hong Kong secepat mungkin," tambahnya.

Hong Kong tengah terjerumus dalam krisis terburuk dalam sejarah selama beberapa pekan terakhir, di mana massa anti-pemerintah turun ke jalan dan melakukan aksi unjuk rasa, memicu bentrokan kekerasan dengan polisi maupun massa pro-Beijing.

Gerakan demontrasi dipicu oleh rancangan undang-undang ekstradisi yang kontroversial. Namun setelah RUU ditangguhkan, gerakan berkembang menjadi seruan untuk reformasi demokrasi yang lebih luas.

Pemerintah China telah berjanji untuk menghormati kebebasan wilayah semi-otonom itu setelah penyerahannya dari Inggris pada tahun 1997.

"Semua orang dapat melihat dengan sangat jelas bahwa perkembangan yang terjadi saat ini sama sekali tidak terkait dengan kebebasan berbicara dan berkumpul," kata Hua.

"Ini adalah masalah kekerasan ilegal yang ekstrem. Tidak hanya berdampak langsung pada dasar hukum Hong Kong, tetapi juga secara serius menantang garis bawah kebijakan 'satu negara, dua sistem'," tambahnya.

Sebagai wilayah semi-otonom, Hong Kong menikmati kebebasan yang tidak dirasakan penduduk di China daratan, termasuk kebebasan berbicara, akses tanpa batas ke internet, dan peradilan yang independen.

"Selama masa kolonial Inggris, apakah penduduk Hong Kong memiliki kebebasan untuk berbaris di jalanan?" ujar Hua.

"Sejak penyatuan kembali Hong Kong dengan Cina, penduduk Hong Kong menikmati kebebasan dan hak yang belum pernah terjadi sebelumnya," imbuhnya.***kps/mpc/bs

  • 0 komentar
  • Baca 59 kali