cache/resized/de63f0d2a22d502cee5872cc2ecad34c.jpg
MedanPunya - Menyusul ponsel orang terkaya dunia, Jeff Bezos, diretas melalui file video yang ...
cache/resized/e8817f3e820125f5141ada3a1cb021dd.jpg
Teheran(MedanPunya) Seorang anggota parlemen Iran menawarkan uang sebesar US$ 3 juta (Rp 40,3 ...
cache/resized/b08c12473eaedd350872fbba9d495169.jpg
Jakarta(MedanPunya) Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan ada cucu usaha dari PT Garuda Indonesia ...

Washington(MedanPunya) Para pemimpin Palestina dibuat meradang setelah situs web resmi Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tak tampilkan negara mereka. Situs itu tidak lagi menampilkan Otoritas Palestina.

Sebuah arsip periode 2009-2017 menunjukkan negara itu berada daftar negara baik di lama pemuka maupun seksi Biro Dekat Timur.

Kementerian Kemenlu AS memberi klarifikasi saat dikonfirmasi. " Situs web itu diperbarui. Tidak ada perubahan dalam kebijakan kami," tegas mereka.

Hanya saja, juru bicara kemenlu tidak menyebutkan apakah situs itu, yang baru-baru ini mengalami desain ulang, akan memasukkan lagi entri bagi Palestina.

Tetapi para petinggi Palestina meragukan bahwa perubahan, yang diikuti penghapusan istilah "wilayah pendudukan" di sejumlah media AS, tidak disengaja.

Setelah rapat kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh, para petinggi itu mengemukakan bahwa perubahan itu menunjukkan sikap bias Washington terhadap Israel.

Kabinet Palestina berujar perubahan itu tidak boleh mengesampingkan hak mereka yang diakui secara bulat oleh negara di dunia. Saeb Erekat, Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina sekaligus negosiator veteran berujar, penghapusan itu tidak lagi mewakili kepentingan AS.

Tetapi mengakomodasi dewan pendudukan Israel. "Memutuskan untuk tidak meyakini kebenaran bukan berarti berhak untuk menghapus keberadaannya," ujar Erekat.

Mantan Duta Besar AS untuk Israel di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama, Dan Shapiro, menyebut perubahan pada situs web Kemenlu AS hal yang gila.

Dalam kicauannya di Twitter, Shapiro menegaskan Palestina tidak akan dihapus dari kepentingan mereka. " Israel sendiri masih bekerja sama dengan Palestina dalam berbagai cara," ucapnya.

Sejak menjabat pada Januari 2017, Presiden Donald Trump terus menunjukkan dukungan kepada Israel. Termasuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017.

Trump juga memotong dana bagi badan pengungsi Palestina dan mendukung Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mencegah kedatangan dua politisi AS.

Rashida Tlaib dan Ilhan Omar, dua anggota House of Representatives dari partai oposisi Demokrat ditolak melakukan kunjungan karena kerap mengkritik Tel Aviv.

Otoritas Palestina pun tidak mengakui Gedung Putih sebagai penengah yang jujur dan menolak rencana perdamaian yang ditawarkan pemerintahan Trump.***kps/mpc/bs

  • 0 komentar
  • Baca 153 kali