cache/resized/de63f0d2a22d502cee5872cc2ecad34c.jpg
MedanPunya - Menyusul ponsel orang terkaya dunia, Jeff Bezos, diretas melalui file video yang ...
cache/resized/e8817f3e820125f5141ada3a1cb021dd.jpg
Teheran(MedanPunya) Seorang anggota parlemen Iran menawarkan uang sebesar US$ 3 juta (Rp 40,3 ...
cache/resized/b08c12473eaedd350872fbba9d495169.jpg
Jakarta(MedanPunya) Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan ada cucu usaha dari PT Garuda Indonesia ...

Washington(MedanPunya) Ketua DPR AS Nancy Pelosi menyatakan, Presiden Donald Trump tetap akan menjadi ancaman demokrasi setelah Senat meloloskannya dari pemakzulan.

Dua pasal impeachment yang disangkakan, penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi penyelidikan Kongres, tidak mendapat dua pertiga dukungan untuk aktif.

Untuk pasal pertama, hanya 48 anggota Senat AS yang mendukung, di mana Senator Republik, Mitt Romney, membelot dengan mendukung Demokrat.

Sementara pada pasal menghalangi penyelidikan Kongres, perbandingan suaranya adalah 53-47, membuat Trump lolos dari pemakzulan pada Kamis (5/2).

Seusai putusan, Nancy Pelosi mengatakan bahwa Senator Republik telah memaklumi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden 73 tahun itu.

Ketua DPR AS dari Partai Demokrat itu menyebut kaum Republikan sudah menolak sistem check and balances di Konstitusi AS.

"Dia akan tetap menjadi ancaman bagi demokrasi Amerika. Dia akan menganggap dirinya di atas hukum dan mengubah hasil pemilihan sesuai keinginannya," katanya.

Sementara dikutip Al Jazeera, Pelosi mengatakan bahwa Senat tidak bisa membebaskan tanpa sebelumnya didasarkan bukti dan saksi yang kuat.

Dia mengeluhkan Senat AS yang dikuasai Republik menolak upaya Demokrat menghadirkan saksi baru. Salah satunya mantan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton.

"Dengan menekan bukti dan menolak sidang yang adil, Republikan di Senat secara sadar mau dan terlibat dalam upaya menutupi aksi Presiden," kritiknya.

Sejatinya, sejumlah senator Republik, salah satunya adalah Lamar Alexander, menyatakan bahwa apa yang dilakukan Trump adalah salah.

Namun, mereka berargumen bahwa tindakannya tidak cukup jika dijadikan pijakan untuk melengserkannya dari jabatan Presiden AS.

Mereka mempersilakan publik AS untuk memutuskan nasib Trump ke depannya melalui Pilpres AS 2020 yang akan digelar pada November mendatang.

Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell menyebut bahwa pemakzulan yang dilakukan Demokrat malah akan jadi bumberang bagi mereka.

"Saat ini, mereka adalah pecundang politik. Mereka memulainya dan berpikir itu ide yang baik. Untuk jangka pendek, mereka sudah melakukan kesalahan politik," ejeknya.

Trump dimakzulkan di level DPR AS pada 18 Desember 2019 sebagai buntut percakapan teleponnya dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.

Saat itu, dia meminta Zelensky untuk menyelidiki mantan Wakil Presiden Joe Biden, calon rival politiknya pada Pilpres AS 2020.***kps/mpc/bs

  • 0 komentar
  • Baca 31 kali