Washington DC(MedanPunya) Semakin banyak pihak yang mendesak Presiden AS Joe Biden untuk menyetop pengiriman senjata ke Israel.
Terbaru, seruan itu datang dari Nancy Pelosi yang merupakan sekutu utama Biden.
Anggota Kongres Amerika Serikat yang pernah menjabat sebagai Ketua DPR itu pada Jumat (5/4) menandatangani surat dari puluhan anggota Kongres AS dari Partai Demokrat kepada Presiden dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken, yang mendesak penghentian transfer senjata ke Israel.
Serangan Israel ke Gaza bagaimanapun telah mendapat kecaman internasional yang semakin luas.
Serangan darat dan pengeboman oleh pasukan Israel telah menewaskan lebih dari 33.000 orang, menurut Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikelola Hamas.
Kampanye militer tersebut juga telah menimbulkan kelaparan yang meluas di wilayah Palestina itu.
Dukungan dari Pelosi, anggota veteran Partai Demokrat, untuk menghentikan transfer senjata AS ke Israel menunjukkan bahwa pandangan tersebut semakin menjadi arus utama di partai tersebut.
Sebagaimana, surat pada Jumat meminta Pemerintahan Biden untuk melakukan penyelidikan sendiri terhadap serangan udara Israel yang menewaskan tujuh staf kelompok bantuan World Central Kitchen pada Senin (1/4).
“Mengingat serangan baru-baru ini terhadap para pekerja bantuan dan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk, kami percaya bahwa tidak dapat dibenarkan untuk menyetujui transfer senjata ini,” ungkap isi surat tersebut.
Surat tersebut ditandatangani oleh Pelosi dan 36 anggota Partai Demokrat lainnya termasuk Representatif Barbara Lee, Rashida Tlaib, dan Alexandria Ocasio-Cortez.
Sebelumnya, Militer Israel pada Jumat (5/4) mengaku telah memecat dua perwira dan secara resmi menegur para komandan senior setelah penyelidikan atas kematian para pekerja bantuan menemukan kesalahan serius dan pelanggaran prosedur.
Biden sendiri telah mengadakan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Kamis (4/4).
Dalam pembicaraan tersebut, mengatakan bahwa Israel harus berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil atau AS akan mengubah kebijakannya.***kps/mpc/bs