Jakarta(MedanPunya) Kedutaan Besar (Kedubes) Tiongkok (China) di Indonesia mengeluarkan pernyataan terkait pemberitaan mengenai Xinjiang yang marak belakangan ini. Kedubes menyebut laporan pemberitaan tersebut menyerang dan memfitnah Tiongkok, serta menyesatkan publik Indonesia.
“Kami menyatakan keprihatinan atas hal ini, dan ingin menyampaikan klarifikasi terhadap informasi yang beredar,” kata juru bicara Kedubes China dalam pernyataan pers yang diterima hari ini, Senin (5/4).
Dalam pernyataannya, pihak kedubes menyatakan Xinjiang adalah sebuah daerah otonom Tiongkok, yang sepanjang sejarahnya merupakan tempat di mana beragam etnik, budaya, dan agama selalu hidup berdampingan. Dalam beberapa puluh tahun terakhir, pembangunan ekonomi dan sosial di Xinjiang telah meraih pencapaian luar biasa. Xinjiang juga mengalami perkembangan signifikan di bidang etnik, agama, dan budaya. Namun pada saat bersamaan, Xinjiang juga menderita akibat aktivitas separatisme, ekstremisme, dan terorisme. Hakikat dari isu-isu terkait Xinjiang adalah masalah penanganan terhadap separatisme, terorisme, dan radikalisasi, dan sama sekali bukanlah masalah hak asasi manusia, etnik, atau agama.
Disebutkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah kecil negara Barat memiliki motif politis untuk memusuhi Tiongkok, sehingga menciptakan rumor bohong bahwa Tiongkok melakukan apa yang disebut “penindasan etnik minoritas”, “pembatasan kebebasan beragama”, dan lain-lain di Xinjiang. Setelah gagal mencapai tujuan politis mereka, mereka selanjutnya merekayasa rumor bohong yang absurd dan sama sekali tidak berdasar, seperti “genosida”, “pemandulan paksa”, dan “kerja paksa” di Xinjiang.
Namun fakta tidak bisa dibantah. Dalam 40 tahun terakhir, jumlah penduduk etnik Uighur di Xinjiang meningkat dari 5,55 juta menjadi lebih dari 12,7 juta jiwa. Angka harapan hidup rata-rata etnis Uighur juga meningkat dari hanya 30 tahun pada era sebelum 1960-an menjadi 72 tahun saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat pertumbuhan populasi etnis Uighur mencapai 25,04 persen, lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan populasi seluruh Xinjiang yang sebesar 13,99 persen, dan tentunya jauh lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan populasi etnik Han yang hanya sebesar 2,0 persen.
“Aspirasi dan kebutuhan para tenaga kerja dari semua etnik di Xinjiang sepenuhnya dihormati. Mereka bebas memilih sendiri pekerjaan dan lokasi kerja mereka masing-masing. Mereka juga menandatangani kontrak kerja legal dengan pihak perusahaan sesuai prinsip kesetaraan dan kesukarelaan, serta mendapatkan upah yang sepadan. Sejak tahun 2018, berbagai perusahaan di Xinjiang maupun provinsi-provinsi lainnya di Tiongkok telah menyerap 151.000 surplus tenaga kerja dengan latar belakang keluarga miskin dari Xinjiang Selatan. Para pekerja ini memperoleh pendapatan rata-rata tahunan sebesar 45.000 yuan (sekitar Rp 99 juta), dan semuanya telah berhasil dientaskan dari kemiskinan,” demikian pernyataan pers Kedubes China.
Xinjiang memproduksi kapas berkualitas tinggi, dan pemasukan dari sektor pemetikan kapas terbilang cukup besar. Tenaga kerja pemetik kapas menandatangani kontrak kerja atas dasar kesetaraan, kesukarelaan, dan kesepakatan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemetikan kapas di Xinjiang telah memasuki era “Internet Plus” memanfaatkan mekanisasi tingkat tinggi, dengan rasio mekanisasi dalam proses pemetikan kapas telah mencapai 70 persen. Para petani kapas juga bisa memesan jasa pemetikan secara mekanis melalui aplikasi telepon seluler, bahkan tanpa perlu meninggalkan rumah.
Xinjiang juga menghormati dan melindungi kebebasan beragama sesuai hukum yang berlaku. Umat Muslim dari semua etnik di Xinjiang dijamin kebebasannya menurut keinginan masing-masing dalam menjalankan aktivitas keagamaan secara normal sesuai ajaran agama, peraturan agama, dan adat kebiasaan. Ini termasuk menjalankan ibadah puasa dan merayakan hari raya Islami, baik di masjid maupun di rumah. Pemerintah daerah setempat juga aktif mengelola penerbangan charter agar umat Islam dari semua etnik di Xinjiang dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar.
Selain itu, terdapat upaya aktif untuk melindungi bahasa dan budaya dari semua etnik di Xinjiang. Pendidikan dasar dan menengah di Xinjiang diselenggarakan dalam tujuh bahasa, sedangkan bahasa-bahasa etnik minoritas juga digunakan secara luas dalam berbagai urusan publik. Alunan melodi muqam yang merupakan kesenian khas etnik Uighur, telah terdaftar dalam Warisan Budaya Takbenda UNESCO. Berbagai kegiatan seni dan kebudayaan tradisional di Xinjiang, termasuk festival panen meshrep etnik Uighur, juga diselenggarakan secara luas dan besar-besaran.
Menurut Kedubes, sejumlah kecil negara Barat sengaja merekayasa rumor bohong terkait Xinjiang, dengan tujuan untuk menyesatkan masyarakat internasional; menghambat kemajuan Tiongkok; merusak hubungan persahabatan antara Tiongkok dengan negara-negara Muslim termasuk Indonesia; serta menghambat kemajuan pesat yang dialami Tiongkok dan negara-negara berkembang lainnya di dunia. Pada Agustus 2018, Kolonel Angkatan Darat Lawrence Wilkerson, yang merupakan mantan Kepala Staf Kantor Menteri Luar Negeri AS Colin Powell, secara terang-terangan menyatakan, “Alasan ketiga kami [AS] menempatkan tentara di Afghanistan adalah karena ada 20 juta orang Uighur di Xinjiang, Tiongkok.
“CIA ingin menggoyahkan stabilitas Tiongkok, dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menciptakan kekacauan di Tiongkok. Apabila CIA bisa memanfaatkan orang-orang Uighur ini, dan bergabung dengan mereka untuk memprovokasi Beijing, maka itu bisa menggoyang Tiongkok dari dalam, tanpa perlu menggunakan kekuatan eksternal,” ujar Kedubes dalam pernyataannya.
Pada Februari lalu, The Greyzone, sebuah situs berita independen dari AS, menerbitkan artikel yang mengungkapkan bagaimana berbagai kebohongan tentang Xinjiang itu diciptakan. Dalam buku berjudul The End of Uyghur Fake News (Akhir dari Berita Palsu Uighur), Maxime Vivas-penulis dan jurnalis terkemuka dari Prancis yang telah mengunjungi Xinjiang dua kali-menyatakan bahwa berita palsu tentang Xinjiang justru dibuat oleh orang-orang yang sama sekali belum pernah mengunjungi Xinjiang, dan disebarluaskan melalui plagiarisme.
Kedubes China mengatakan bahwa beberapa media AS dan Barat telah menenun kebohongan tentang Xinjiang melalui pengeditan gambar dan sulih suara palsu. Sementara itu, Jerry Gray, seorang pensiunan polisi Inggris yang telah lima kali bersepeda keliling Xinjiang, mengatakan, “Dibandingkan dengan narasi media Barat, saya lebih memilih untuk percaya pada mata saya sendiri.” Orang-orang Uighur yang mengklaim telah “mengalami penganiayaan” dalam berbagai program televisi itu sebenarnya adalah separatis “Turkistan Timur” yang anti-Tiongkok, atau “aktor” yang telah terbukti dimanipulasi oleh kekuatan anti-Tiongkok di AS atau negara Barat lainnya.
Lebih lanjut disebutkan bahwa, dalam beberapa ratus tahun terakhir, negara-negara Barat yang memiliki keunggulan ekonomi dan teknologi telah menjarah dan menjajah banyak negara berkembang dalam waktu berkepanjangan. Seiring dengan kemerdekaan dan pembangunan terus-menerus di negara-negara berkembang, negara-negara Barat menjadi mulai khawatir bahwa kepentingan mereka akan terganggu.
“Karena itu, mereka mengupayakan segala cara untuk menghambat kemajuan negara-negara berkembang, dengan menggunakan “kedok” seperti HAM, demokrasi, dan lain-lain. Padahal kenyataannya, beberapa negara Barat sendiri justru menghadapi masalah HAM, seperti pandemi yang tidak terkendali, diskriminasi rasial, ketidaksetaraan sosial, dan kesenjangan antara kaya dan miskin. Terlebih lagi, mereka juga memiliki catatan sejarah yang sangat memalukan mengenai genosida dan perdagangan budak. Dengan demikian, mereka sama sekali tidak layak untuk “menggurui” negara-negara berkembang,” imbuh Kedubes.
Kedubes menyatakan bahwa sebagai sesama negara berkembang, Tiongkok dan Indonesia sama-sama memiliki sejarah pahit penjajahan dan penjarahan di bawah kolonialisme. Kedua negara saat ini juga menghadapi tugas yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan pembangunan dan kemakmuran bangsa. Kedua negara telah memelihara koordinasi dan kerja sama erat dalam berbagai urusan internasional dan regional, demi memperjuangkan hak berkembang negara-negara berkembang. Tiongkok juga merupakan sahabat yang tulus bagi Indonesia dan Dunia Islam, dengan sejarah panjang pertukaran dan pembelajaran agama antara kedua pihak.
Disebutkan bahwa sejak 2019, lebih dari 100 warga Indonesia dari berbagai kalangan telah menerima undangan Tiongkok untuk mengunjungi Xinjiang. Mereka telah menyaksikan sendiri realitas Xinjiang yang sebenarnya, termasuk kemakmuran ekonomi, stabilitas sosial, persatuan harmonis berbagai etnik, dan kebebasan beragama. Tiongkok menyambut lebih banyak sahabat-sahabat Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat untuk mengunjungi Xinjiang, untuk menyaksikan sendiri pembangunan dan perubahan yang terjadi di sana.***dtc/mpc/bs
