Manila(MedanPunya) Otoritas Filipina menyebut kapal Penjaga Pantai China menghalangi dan menembakkan meriam air ke arah sebuah kapal pasokan militernya di perairan Laut China Selatan yang menjadi sengketa banyak negara. Manila mengecam aksi kapal Beijing itu sebagai ‘tindakan berlebihan dan ofensif’.
Otoritas Penjaga Pantai China membantah tuduhan Manila itu dan menegaskan hanya menerapkan kontrol yang diperlukan, yang sesuai dengan undang-undang untuk menghalangi kapal-kapal Filipina, yang dituduhnya melanggar wilayah dan membawa bahan bangunan ilegal.
Beijing menegaskan kedaulatannya atas hampir seluruh perairan Laut China Selatan, dalam klaim yang ditolak secara internasional. Beberapa negara lainnya, seperti Malaysia, Vietnam, Brunei dan Filipina juga memiliki klaim-klaim sendiri atas perairan strategis itu.
China seringkali memuat kesal negara-negara tetangganya dengan aksi-aksi maritim yang dinilai agresif dan dengan aktivitas jangka panjang, seperti membangun pulau di terumbu karang dan melengkapinya dengan rudal juga landasan pacu.
Ketegangan terbaru antara Beijing dan Manila terjadi ketika sebuah kapal Penjaga Pantai China menghalangi dan menembakkan meriam air ke arah kapal yang disewa militer Filipina untuk misi rotasi pasukan dan membawa pasokan rutin.
“Dengan mengabaikan keselamatan orang-orang di kapal dan melanggar hukum internasional,” sebut Angkatan Bersenjata Filipina dalam pernyataannya. Insiden itu terjadi pada Sabtu (5/8) waktu setempat, namun baru diungkap ke publik pada Minggu (6/8) waktu setempat.
Angkatan Bersenjata Filipina, dalam pernyataannya, menyebut insiden itu terjadi di perairan dekat Second Thomas Shoal, yang disebut Manila sebagai Ayungin Shoal, karang terendam di mana segelintir pasukannya tinggal di atas kapal Amerika Serikat (AS) era Perang Dunia II yang sengaja dikaramkan tahun 1999 lalu.
Lebih lanjut, Angkatan Bersenjata Filipina menuduh kapal Penjaga Pantai China itu melakukan ‘manuver berbahaya’ yang mencegah kapal kedua membongkar muatannya dan menuntaskan misinya.
“Kami meminta Penjaga Pantai dan Komisi Militer Pusat China untuk bertindak dengan hati-hati dan bertanggung jawab dalam tindakan mereka untuk mencegah kesalahan perhitungan dan kecelakaan yang membahayakan nyawa orang-orang,” tegas Angkatan Bersenjata Filipina dalam seruannya.
Presiden Ferdinand Marcos Jr, dalam pernyataan kepada wartawan seperti dilansir AFP, menuturkan bahwa Filipina telah memanggil Utusan China di Manila untuk memprotes insiden di Laut China Selatan itu.
“Menteri Luar Negeri kami telah memanggil Duta Besar Huang hari ini dan memberinya catatan lisan, termasuk gambar dan video soal apa yang terjadi dan kami sedang menunggu jawaban mereka,” ucapnya.
Dalam tanggapannya atas tuduhan Manila, juru bicara Penjaga Pantai China Gan Yu menegaskan Beijing memiliki kedaulatan yang ‘tidak terbantahkan’ atas Kepulauan Spratly dan perairan sekitarnya, termasuk Second Thomas Shoal.
“Kami mendesak pihak Filipina untuk segera menghentikan aktivitas pelanggarannya di perairan ini,” tegas Gan dalam pernyataan via WeChat.
Penjaga Pantai Filipina, dalam pernyataan terpisah, menyebut tindakan China itu melanggar hukum, termasuk dua konvensi internasional dan putusan mahkamah global. Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag, Belanda, menyimpulkan tahun 2016 lalu bahwa klaim luas Beijing atas Laut China Selatan tidak berdasar.
Pemerintah China menyatakan tidak menerima klaim maupun tindakan apa pun yang didasarkan pada putusan pengadilan arbitrase itu.
“Menyerukan Penjaga Pantai China untuk menahan pasukannya, menghormati hak kedaulatan Filipina di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinennya, menahan diri dari menghambat kebebasan navigasi, dan mengambil tindakan yang tepat terhadap individu yang terlibat insiden yang melanggar hukum ini,” tegas juru bicara Penjaga Pantai Filipina, Komodor Jay Tarriela.***dtc/mpc/bs