Ankara(MedanPunya) Turkiye akan memasok senjata, peralatan militer, dan dukungan logistik untuk Suriah berdasarkan perjanjian pertahanan yang baru ditandatangani.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Turkiye pada Kamis (14/8).
Perjanjian tersebut diteken sehari sebelumnya oleh Menteri Pertahanan Turkiye Yasar Guler dan Menteri Pertahanan Suriah Murhaf Abu Qasra.
Nota kesepahaman itu mencakup kerja sama pelatihan dan konsultasi militer antara kedua negara.
Langkah ini memperkuat dukungan Ankara terhadap pemerintah sementara Suriah yang berupaya memulihkan ketertiban pascaperang saudara.
Berdasarkan kesepakatan, Turkiye akan berbagi pengetahuan dan pengalaman, memasok sistem persenjataan, serta menyediakan material logistik untuk memperkuat kemampuan pertahanan Suriah.
Bulan lalu, Suriah secara resmi meminta bantuan Turkiye menyusul meningkatnya kekerasan sektarian di dalam negeri hingga memicu intervensi Israel di wilayah Suriah.
Situasi keamanan semakin memburuk setelah ratusan orang tewas dalam bentrokan di Provinsi Suwayda.
Pertempuran terjadi antara pasukan pemerintah dan suku Badui di satu pihak serta milisi dari minoritas Druze di pihak lain.
Turkiye sendiri menjadi salah satu pendukung utama pemerintahan baru Suriah yang dibentuk oleh pemberontak pro-Ankara selama perang saudara.
Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan pada Rabu (13/8) memperingatkan Israel dan kelompok Kurdi agar menghentikan tindakan yang mengancam stabilitas Suriah.
Fidan menuduh mereka merusak upaya membangun kembali negara tersebut.
Ia juga menuding Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang bersekutu dengan Amerika Serikat (AS) menghambat implementasi kesepakatan untuk bergabung dengan tentara Suriah yang dicapai pada Maret lalu.
Sementara itu, pekan lalu, perwakilan berbagai kelompok etnis dan agama di Suriah menggelar konferensi di Hassakeh.
Pertemuan itu menyerukan pembentukan negara terdesentralisasi serta penyusunan konstitusi baru yang menjamin pluralisme agama, budaya, dan etnis.
Pemerintah Suriah mengecam konferensi tersebut dan menuduh adanya peserta yang memiliki ambisi separatis.
Akibatnya, pemerintah memutuskan untuk tidak lagi mengikuti perundingan dengan SDF di Paris yang sebelumnya dijadwalkan setelah kesepakatan pada akhir Juli lalu.***kps/mpc/bs