PM Inggris Akui Kesepakatan Dagang Brexit dengan Uni Eropa Masih Jauh

London(MedanPunya) Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Minggu (13/12) mengakui, kesepakatan dagang dengan Uni Eropa soal Brexit masih jauh realisasinya.

Oleh karena itu, orang-orang ia minta harus bersiap jika tidak ada kesepakatan atau no deal Brexit pada tenggat waktunya tanggal 31 Desember.

“Saya khawatir kita masih sangat jauh dalam beberapa hal penting, tetapi di mana ada kehidupan di sana ada harapan.”

“Kita akan terus berunding untuk melihat apa yang bisa kita lakukan. Inggris pasti tidak akan meninggalkan perundingan,” kata Johnson kepada wartawan.

Eks Wali Kota London itu menambahkan, Inggris akan bekerja ekstra dan mengulang tawarannya lagi untuk berbicara dengan para pemimpin Uni Eropa lainnya.

“Kami selalu senang berbicara dan membuat kemajuan di mana kami bisa melakukannya. Saya rasa seperti yang saya katakan, ada kesepakatan yang harus dijalin jika mitra kami ingin melakukannya, tetapi kami tetap sangat berjauhan dalam masalah utama ini,” kata Johnson.

“Saya mengulangi tawaran saya, yaitu jika perlu bicara dengan kepala negara lain maka saya sangat senang melakukannya.”

“Komisi (Eksekutif Uni Eropa) sangat bertekad menjaga negosiasi seperti yang sudah mereka lakukan, antara kami dan Komisi, dan itu bagus,” imbuh politisi dari Partai Konservatif itu.

Setelah seminggu menggelar pembicaraan, London dan Brussels kemungkinan tidak akan bersepakat atau no deal Brexit hingga batas waktu pada 31 Desember 2020.

Sampai malam hari di tenggat waktu tersebut para negosiator punya waktu untuk menyelesaikan kebuntuan pada kesepakatan akses tanpa tarif dan kuota Inggris ke pasar tunggal Uni Eropa.

Namun pembicaraan masih bisa dilanjutkan meski melewati deadline.

Boris Johnson dan presiden Komisi Eksekutif Uni Eropa Ursula von der Leyen, pada Jumat (11/12) mengatakan “tanpa kesepakatan” atau no deal adalah hasil yang paling memungkinkan.

Inggris keluar dari Uni Eropa pada Januari 2020, tapi tetap menjadi anggota informal sampai 31 Desember yang merupakan akhir dari masa transisi selama “Negeri Ratu Elizabeth” berada di pasar tunggal Uni Eropa dan serikat pabean.

Kedua pihak buntu dalam pembicaraan tentang hak penangkapan ikan di perairan Inggris, dan tuntutan Uni Eropa soal konsekuensi Inggris jika nantinya menyimpang dari aturan blok tersebut untuk persaingan sehat.***kps/mpc/bs

 

Berikan Komentar:
Exit mobile version