Tunis(MedanPunya) Presiden Tunisia Kais Saied tiba-tiba memecat Perdana Menteri (PM) Najla Bouden, wanita pertama yang memimpin pemerintahan di negara Afrika Utara tersebut. Alasan pemecatan Bouden misterius karena tidak diungkapkan secara jelas ke publik.
Pemecatan Bouden itu diumumkan dalam video yang dirilis oleh kantor kepresidenan Tunisia pada Selasa (1/8) malam waktu setempat. Diketahui juga dalam video itu bahwa Saied telah menunjuk pengganti Bouden, yaitu Ahmed Hachani.
Menurut profil Facebook miliknya, Hachani bekerja di Bank Sentral Tunisia dan pernah kuliah jurusan hukum di Universitas Tunis, yang diketahui menjadi tempat Saied mengajar sebagai dosen.
Video yang dirilis kantor kepresidenan juga menunjukkan bahwa kepala pemerintahan yang baru di Tunisia, yang sosoknya tidak diketahui oleh masyarakat umum, langsung dilantik di hadapan presiden.
Bouden diangkat oleh Saied pada 11 Oktober 2021, atau sekitar 2,5 bulan setelah Presiden Tunisia itu memberikan dirinya kekuasaan yang besar pada 25 Juli dengan memecat PM-nya pada saat itu dan membubarkan parlemen.
Sejak perebutan kekuasaan itu, Saied memerintah dengan dekrit.
Konstitusi yang telah diamandemen melalui referendum pada musim panas tahun 2022, sangat mengurangi kekuasaan parlemen dan memberikan kekuasaan tak terbatas untuk kantor kepresidenan Tunisia.
Parlemen baru menjabat sejak musim semi tahun 2023 setelah pemilu legislatif digelar pada akhir tahun 2022, yang diboikot oleh partai oposisi dan diabaikan oleh para pemilih dengan tingkat partisipasi pemilu hanya mencapai sekitar 10 persen saja.
Dalam beberapa kesempatan selama beberapa bulan terakhir, Presiden Tunisia memerintahkan pemberhentian berbagai menteri, termasuk Menteri Luar Negeri, tanpa memberikan alasannya.
Sejak Februari lalu, sekitar 20 tokoh oposisi, media dan bisnis dijebloskan ke penjara dalam gelombang penangkapan yang juga berdampak pada Rached Ghannouchi, pemimpin partai Ennahdha yang terinspirasi Islamis dan salah satu pengkritik presiden paling terkenal.
Mereka dituduh ‘berkomplot melawan keamanan negara’ dan Saied menyebut mereka sebagai ‘teroris’.
Amnesty International menyebut penangkapan semacam itu sebagai ‘perburuan penyihir yang bermotivasi politik’.***dtc/mpc/bs