cache/resized/a169e5794c5351a617f5fa2480cc01f3.jpg
Beijing(MedanPunya) Citra satelit terbaru menunjukkan aktivitas China yang tengah membuat kapal ...
cache/resized/b0464be8544b45de19561aca7b0af046.jpg
Bandar Sri Begawan(MedanPunya) Pemerintah Brunei Darussalam tidak hanya memberlakukan hukuman rajam ...
cache/resized/68a55234bdb2786d58de1973a2ca422d.jpg
Washington(MedanPunya) Presiden AS Donald Trump kembali memuji kerja pasukan AS dalam memerangi ...

Jakarta(MedanPunya) Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan telah resmi menerbitkan aturan pajak bagi pelaku usaha berbasis elektronik (e-commerce) atau toko online.

Aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 berlaku mulai 1 April 2019. Adapun, beleid ini tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Berdasarkan keterangan resmi Ditjen Pajak, pihak otoritas perpajakan akan gencar melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha toko online nasional.

"DJP akan melaksanakan sosialisasi kepada para pelaku e-commerce, termasuk penyedia platform marketplace dan para pedagang yang menggunakan platform tersebut," kata Ditjen Pajak.

Penting untuk diketahui bahwa Pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku e-commerce.

Pengaturan yang dimuat dalam PMK-210 ini semata-mata terkait tata cara dan prosedur pemajakan, yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku e-commerce demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional.

Pokok pengaturan dalam PMK Nomor 210/PMK.010/2018 ini mulai dari kewajiban memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari pemilik e-commerce hingga para pedagang online yang memanfaatkan marketplace.

Adapun, dalam aturan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini juga mengatur mengenai batasan omzet sebagai penentu menjadi pengusaha kena pajak (PKP) atau tidak.***dtc/mpc/bs

  • 0 komentar
  • Baca 70 kali