cache/resized/a169e5794c5351a617f5fa2480cc01f3.jpg
Beijing(MedanPunya) Citra satelit terbaru menunjukkan aktivitas China yang tengah membuat kapal ...
cache/resized/b0464be8544b45de19561aca7b0af046.jpg
Bandar Sri Begawan(MedanPunya) Pemerintah Brunei Darussalam tidak hanya memberlakukan hukuman rajam ...
cache/resized/68a55234bdb2786d58de1973a2ca422d.jpg
Washington(MedanPunya) Presiden AS Donald Trump kembali memuji kerja pasukan AS dalam memerangi ...

Jakarta(MedanPunya.Com) Bank Indonesia (BI) dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri hari ini menandatangani pedoman kerja penanganan dugaan usaha tindak pidana sistem pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) atau familiar disebut usaha money changer. Kerja sama ini didasari atas potensi aktivitas kriminal yang terjadi dalam transaksi valuta asing di money changer.

Aktivitas sistem pembayaran maupun transaksi di money changer berpotensi dipakai sebagai modus ilegal untuk kegiatan pencucian uang, pendanaan teroris, perdagangan narkotika, hingga penyelundupan. Bisnis money changer biasa dipakai untuk menyamarkan bisnis ilegal, seolah-olah bersumber dari bisnis tukar menukar valuta asing.

"Penegakan hukum di bidang penukaran valuta asing ini sangat penting, mengingat bisnis valuta asing merupakan salah satu jenis usaha yang rawan untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Deputi Gubernur BI Ronald Waas, Rabu (24/9).

Kerja sama ini juga meliputi aktivitas tukar menukar informasi atau data terkait transaksi valuta asing antara BI dan Polri. Selain itu, kedua pihak sepakat melakukan sosialisasi dan peningkatan kompetensi terkait penanganan pidana kejahatan dalam valuta asing.

"Kerja sama untuk penegakan hukum. Ada pertukaran informasi, ada sama-sama peningkatan kompetensi untuk masing-masing sumber daya manusia di Polri dan BI," sebut Ronald.

Ronald tidak menampik selama ini masih ada money changer ilegal yang beroperasi di Indonesia. Untuk membedakan money changer legal dan illegal adalah adanya sertifikat izin dari BI.

Izin ini wajib dipasang di setiap money changer. Untuk menindak money changer ilegal atau nakal, BI akan menyerahkan kepada Polri.

"Mereka biar nggak kaget kita sosialisasi dulu terkait Peraturan BI. PBI keluar 11 September lalu. Kita sosialisasikan dulu, baru Polri bisa ambil tindakan," jelasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bareskrim Mabes Polri Suhardi Alius menerangkan dalam tahap awal Kepolisian bersama BI akan melakukan sosialisasi ke level kepolisian pusat hingga daerah terkait penanganan tindak pidana khusus terkait valuta asing.

"Ini berlanjut di level pusat. Baru kita sosialisasikan ke direktur khusus di Polda. Nanti ada ketentuan pidana. Kita bertumpu pada kesaksian ahli. Saksi ahli kan ada di BI," jelasnya.

Suhardi menyebut ada beberapa wilayah di Indonesia yang menjadi titik rawan aktivitas kejahatan memakai valuta asing. Daerah tersebut umumnya merupakan berbatasan langsung dengan negara tetangga hingga pusat bisnis dan wisata.

"Tempat atau pos-pos potensial bisa dilihat. Daerah itu ada di Jakarta, Bali, Surabaya, Pontianak, Batam, dan Medan," ungkapnya.***dtc/mpc/bs

  • 0 komentar
  • Baca 1056 kali