Jakarta(MedanPunya) Ekonom menyoroti total utang pemerintah yang sudah tembus Rp 8.041,01 triliun hingga 30 November 2023. Jumlah itu mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengatakan jumlah utang pemerintah itu perlu diwaspadai. Pasalnya beban utang saat ini disebut semakin tidak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi.
“(Kondisi utang pemerintah Rp 8.041,01 triliun) tertinggi sepanjang sejarah. Perlu diwaspadai terutama utang luar negeri terhadap beban utang pemerintah dan BUMN makin tidak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi,” kata Bhima, Selasa (19/12).
Bhima menyebut kenaikan beban pembayaran bunga utang luar negeri pemerintah mencapai 36,4% secara year on year (yoy), namun pertumbuhan ekonomi hanya di kisaran 5%. Ia khawatir hal itu dapat menciptakan crowding out effect yang menekan sektor swasta dan perbankan karena likuiditas jadi berkurang.
“Dengan bunga utang yang cukup tinggi di pasar, banyak investor akhirnya memilih parkir dana di surat utang valas pemerintah dibanding investasi di sektor produktif,” tutur Bhima.
Indikator risiko utang lainnya adalah kemampuan bayar utang. Proporsi pembayaran utang dan bunga atau debt service ratio (DSR) Tier 2 tahun 2014 berada di angka 33,3%, sementara di Oktober 2023 melonjak ke 38,6%.
“Artinya kenaikan utang luar negeri belum diimbangi oleh kemampuan menghasilkan valas terutama dari sisi ekspor. Ini kurang sehat dalam jangka panjang,” imbuhnya.
Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pertambahan utang Indonesia sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Penambahan utang semakin tidak terelakkan sejak pandemi COVID-19.
“Setiap tahun utang memang hampir selalu bertambah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, apalagi kita baru saja melewati pandemi yang membutuhkan program PEN (pemulihan ekonomi nasional) yang besar yang meningkatkan pembiayaan melalui utang,” jelas Faisal.
Utang pemerintah dalam sembilan tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 2014-2023 telah bertambah Rp 5.432,21 triliun. Penambahan itu lebih besar dibanding pemerintahan sebelumnya, termasuk era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dalam kepemimpinan SBY dari 2004-2014, terjadi penambahan utang pemerintah sebesar Rp 1.309 triliun. Saat itu utang pemerintah di 2004 masih Rp 1.299,5 triliun, menjadi Rp 2.608,78 triliun di 2014.
Memang jika dibandingkan dengan rasio utangnya, kondisi era Presiden Jokowi saat ini lebih kecil dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Saat jaman Orde Baru Presiden Soeharto, rasio utang 57,7% terhadap PDB dan sempat di level 85,4% terhadap PDB saat era Presiden BJ Habibie.
Rasio utang Indonesia turun drastis di pemerintahan era Presiden SBY dari 56,6% PDB pada 2004 hingga pernah menyentuh 23% PDB yang merupakan titik terendah hingga saat ini. Per 30 November 2023, rasio utang pemerintah terhadap PDB kembali naik berada di level 38,11%.***dtc/mpc/bs
