cache/resized/9a84fa7c035130d22fadbbf8666b577e.jpg
Medan(MedanPunya) Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Martuani Sormin meminta semua pihak mematuhi ...
cache/resized/2b2c034cf620b2a0f357c14287c0a073.jpg
Washington(MedanPunya) Otoritas Amerika Serikat (AS) resmi mendakwa Presiden Venezuela, Nicolas ...
cache/resized/de63f0d2a22d502cee5872cc2ecad34c.jpg
MedanPunya - Menyusul ponsel orang terkaya dunia, Jeff Bezos, diretas melalui file video yang ...

Jakarta(MedanPunya) Mahkamah Agung (MA) baru saja membuat Peraturan MA (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 yang meminta para hakim untuk mengadili perempuan dengan tidak bias gender, apalagi diskriminatif. Di sisi lain, hakim Binsar Gultom mengusulkan perlunya tes keperawanan bagi calon pengantin, usulan yang dinilai diskriminatif.

Perma Nomor 3/2017 itu bernama 'Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum'. Perma 3/2017 ini menindaklanjuti Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang menegaskan semua orang adalah sama di hadapan hukum. Peraturan perundangan melarang diskriminasi sert amenjamin perlindungan setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender.

"Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat," demikian bunyi Pasal 1 angka 3 sebagaimana dikutip dari webside MA.

Adapun keseteraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk meperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang. MA berharap hakim bisa melakukan analisa gender dengan benar, yaitu proses yang dibangun secara sistemik untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan memperharikan faktor kelas sosial, ras dan suku bangsa.

"Hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas kesetaraan gender," demikian bunyi Pasal 2 huruf c.

Perma 3/2017 memiliki tujuan khusus yaitu agar hakim memahami asas-asas, mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara memperoleh keadilan.

"Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi atau menggunakan pengalaman latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum," demikian bunyi pasal 7.

Peraturan ini ditetapkan Ketua MA Hatta Ali pada 11 Juli 2017 dan diundangkan pada 4 Agustus 2017. Belakangan, Binsar dalam bukunya mengusulkan tes keperawanan bagi perempuan yang mau menikah. Usulan ini dinilai gagasan diskriminatif terhadap perempuan.

"Pernyataan hakim Binsar ini salah satu bentuk diskriminatif terhadap perempuan," kata mantan komisioner Komnas Perempuan, Ninik Rahayu.***dtc/mpc/bs

  • 0 komentar
  • Baca 950 kali