Senin, 18 Jun 2018

Pemerintah Diminta Evaluasi Sistem Penanganan Narapidana Terorisme

Jum'at, 11 Mei 2018 12:18
Beri Rating Berita Ini
(0 votes)

Depok(MedanPunya) Direktur Eksekutif Institute for Criminal and Justice Reform ( ICJR) Anggara Suwahju meminta pemerintah mengevaluasi penyebab utama terjadinya insiden penyanderaan dan pembunuhan polisi oleh napi teroris di rutan cabang Salemba, kompleks Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (8/5) malam hingga Kamis (10/5) pagi.

"ICJR meminta agar pemerintah membentuk tim penyelidik untuk melakukan evaluasi terhadap penyebab utama terjadinya kerusuhan yang menimbulkan korban jiwa tersebut," ujar Anggara.

Menurut Anggara, hasil yang didapat tim penyelidik tersebut dapat menjadi pedoman bagi pemerintah untuk melakukan penanganan bagi tahanan dan narapidana yang berkategori high risk.

Sebab, penanganan pengelolaan rutan dan lapas napi teroris tidak berada di bawah kendali Kementerian Hukum dan HAM.

"Hasil-hasil penyelidikan tersebut juga disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah terhadap apa yang terjadi di dalam Rutan Salemba Cabang Mako Brimob," tuturnya.

ICJR juga meminta agar perisitiwa kerusuhan di Rutan Salemba Cabang Mako Brimob tidak menjadi alasan bagi pemerintah dan DPR untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Anti-terorisme.

Salah satu ganjalan dalam pembahasan RUU Anti-terorisme adalah mengenai ketiadaan definisi Terorisme.

"ICJR meminta agar dalam pembahasan RUU Terorisme, defisini terorisme ditetapkan dengan hati-hati karena merupakan pintu masuk untuk mengatur materi muatan terkait tindak pidana terorisme. Jika tidak, maka peluang penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan dalam penegakan hukum terorisme akan terbuka lebar," kata Anggara.***kps/mpc/bs


Dibaca 1205 Kali