cache/resized/2011b1049d0c18fe2b9110914ddd5daa.jpg
Idlib(MedanPunya) Anggota Negara Islam Irak dan Suriah ( ISIS) dilaporkan dijejer di jalan dan ...
cache/resized/b46cee9fe2241df9f4fc9f8325866285.jpg
Washington(MedanPunya) Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Agnes Callamard, ...
cache/resized/463ce84142a875d95831164ce57c0a99.jpg
Washington(MedanPunya) Dalam pidato kenegaraan atau State of Union, Presiden Amerika Serikat Donald ...

Jakarta(MedanPunya) Polisi menyebut Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief hanya diinterogasi karena tidak ditemukan barang bukti sabu. Namun pakar hukum pidana Prof Hibnu Nugroho berpendapat lain.

Hibnu menerangkan, Andi Arief bisa diproses lebih lanjut, bahkan jadi tersangka. Dua barang bukti, yaitu alat isap sabu atau bong, dan hasil tes urine positif menjadi patokan kasus itu terus berjalan.

"Iya dong (bisa tersangka), buktinya cukup kok," ucap Hibnu, Selasa (5/3).

Hibnu menyebut proses hukum Andi Arief, harus tetap berlanjut. Soal keputusan rehabilitasi, hakim yang akan menentukan di pengadilan.

"Di dalam ilmu hukum, bicara bukti. Memang betul, itu bukti awal sementara ditemukan, bong, hasil (urine) positif, apakah direhab atau tidak itu saya kira harus putusan pengadilan. Karena bukti secara fisik itu sudah cukup," ucap Hibnu.

Dua barang bukti yang didapat polisi sudah kuat untuk menindaklanjuti perkara Andi Arief. Hal ini berkaitan dengan asas persamaan di hadapan hukum atau equality before the law.

"Kalau bentuk negara equal before the law, dengan bukti urine positif, ditemukan bong terkait narkotika, saya kira sudah cukup dikembangkan ada tindak lanjut dari perkara yang bersangkutan," kata Hibnu.

Namun proses penyelidikan berada di tangan penyidik. Penyidik bisa menghentikan atau melanjutkan kasus tersebut. Tapi sebagai pendidikan hukum, menurut Hibnu, kasus ini harus tetap lanjut.

"Makanya, kita sebagai masyarakat lihatkan bukti-bukti. Kalau memang dia hanya sebagai pemakai, kan bisa dibawa ke sana. Ini tergantung penyidik. Ini kan independensi penyidik, apakah akan langsung direhab atau tidak. Tapi, sebagai bentuk pendidikan masyarakat sebagai negara asas equality before the law, (harus) proses hukum. Kalau masalah rehabilitasi, ya, putusan pengadilan," ucap Hibnu.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal menjelaskan, aturan soal penanganan kasus narkotika berdasarkan Surat Edaran Kabareskrim SE 01/II/Bareskrim tanggal 15 Februari 2018 tentang Pelayanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Panti Rehabilitasi Sosial dan Medis.

"Bahwa terhadap pecandu/penyalah guna yang tidak ditemukan barang bukti narkotika dan hanya hasil tes urine positif, maka kepadanya tidak dilakukan penyidikan. Penyidik hanya melakukan interogasi untuk mengetahui sumber narkotika," ujar Irjen M Iqbal, Senin (4/3).***dtc/mpc/bs

  • 0 komentar
  • Baca 14 kali