cache/resized/89223fafb7193a09af541cb2610486b2.jpg
Jakarta(MedanPunya) Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 ...
cache/resized/9e51edb2fb71b473d38ba9a7a712fc12.jpg
Washington(MedanPunya) Pemerintah Amerika Serikat tengah menyelidiki intensif apakah virus Corona ...
cache/resized/9a84fa7c035130d22fadbbf8666b577e.jpg
Medan(MedanPunya) Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Martuani Sormin meminta semua pihak mematuhi ...

Jakarta(MedanPunya) Masih sama dengan KUHP lama, RUU KUHP juga tetap melarang aborsi dan dimasukkan sebagai tindak pidana kejahatan. Namun sifat melawan hukumnya akan luntur apabila yang diaborsi adalah korban pemerkosaan.

"Setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun," demikian bunyi Pasal 470 RUU KUHP.

Hukuman akan diperberat bagi orang yang menggugurkan kandungan tanpa izin si ibu, yaitu maksimal 12 tahun penjara.

"Dokter yang melakukan pengguguran kandungan karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban perkosaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dipidana," ujar pasal 471 ayat 3.

Dalam KUHP saat ini, semua bentuk pengguguran dilarang. Namun, dalam UU Kesehatan jo Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014, hal itu diperkecualikan. Pengguguran bisa dilakukan sepanjang ada alasan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan.

"Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir," demikian bunyi Pasal 31 ayat 2 PP Nomor 61/2014.***dtc/mpc/bs

  • 0 komentar
  • Baca 246 kali