cache/resized/de63f0d2a22d502cee5872cc2ecad34c.jpg
MedanPunya - Menyusul ponsel orang terkaya dunia, Jeff Bezos, diretas melalui file video yang ...
cache/resized/e8817f3e820125f5141ada3a1cb021dd.jpg
Teheran(MedanPunya) Seorang anggota parlemen Iran menawarkan uang sebesar US$ 3 juta (Rp 40,3 ...
cache/resized/b08c12473eaedd350872fbba9d495169.jpg
Jakarta(MedanPunya) Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan ada cucu usaha dari PT Garuda Indonesia ...

Jakarta(MedanPunya) Mahkamah Agung (MA) merampas sebagian besar aset First Travel untuk negara. Padahal, aset itu didapatkan dari uang jemaah. Mengapa tidak dikembalikan ke jemaah?

"Ya karena kurang menggunakan hati nurani," kata ahli hukum pidana, Prof Hibnu Nugroho, Selasa (19/11).

Menurut Hibnu, dalam hukum dikenal asas contra legem yaitu, ketika peraturan perundang-undangan menimbulkan ketidakadilan maka hakim wajib berpihak kepada keadilan dengan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Dalam memutus perampasan aset untuk negara, hakim agung Andi Samsan Nganro dkk hanya mendasarkan pada pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHAP. Bila dikaitkan dengan asas contra legem maka tujuan hukum yaitu keadilan, maka Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHP harusnya dikesampingkan.

"Lebih baik kalau pemikiran baru dari hakim untuk memberikan keadilam bagi para korban," ujar Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) itu.

Bila menggunakan hati, kata dia, maka MA akan memutuskan aset itu kepada para jemaah yang gagal berangkat.

"Harusnya dikembalikan kepada pemilik benda yang bersangkutan, kalau dirampas untuk negara, negara ruginya apa?" cetus Hibnu.

Putusan MA itu juga disayangkan oleh ahli pencucian uang, Yenti Garnasih. MA tidak memahami hakikat dan tujuan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

"Penggunaan TPPU itu untuk lebih memastikan atau mengoptimalkan agar perampasan dari pelaku bisa kembali ke yang berhak," ujar Yenti.

Sebagaimana diketahui, MA memutuskan aset itu dirampas untuk negara. Putusan tersebut diketok oleh ketua majelis Andi Samsan Nganro dengan anggota Eddy Army dan Margono. Dalam pertimbangannya, alasan MA memutuskan aset First Travel dirampas oleh negara adalah:

1. Bahwa terhadap barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 529, Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum sebagaimana memori kasasinya memohon agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada para calon jamaah PT First Anugerah Karya Wisata melalui Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1, tanggal 16 April 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Mafruchah Mustikawati, SH, M.Kn, untuk dibagikan secara proporsional dan merata akan tetapi sebagaimana fakta hukum di persidangan ternyata Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut

2. Bahwa sebagaimana fakta di persidangan, barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan disita dari para Terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana Penipuan juga terbukti melakukan tindak pidana Pencucian Uang. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHAP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

***dtc/mpc/bs

  • 0 komentar
  • Baca 90 kali