Washington DC(MedanPunya) Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) disebut menyampaikan pemberitahuan kepada Kongres mengenai rencana penutupan lima perwakilan diplomatiknya di luar negeri.
Langkah perampingan ini menjadi momen yang terbilang langka karena tidak dipicu oleh peristiwa geopolitik tertentu.
Berdasarkan informasi dari sejumlah sumber yang mengetahui pemberitahuan tersebut, lima kantor perwakilan yang bakal ditutup meliputi Konsulat AS di Medan (Indonesia), Nagoya (Jepang), dan Winnipeg (Kanada).
Selain itu, rencana ini juga mencakup penutupan Kedutaan Besar AS di St George’s (Grenada) serta kantor cabang kedutaan di Douala (Kamerun).
Para sumber tersebut berbicara dengan syarat anonim karena pemberitahuan resmi kepada Kongres belum dipublikasikan kepada umum.
Saat dimintai tanggapan pada Minggu (2/8/2026), Kementerian Luar Negeri AS mengeluarkan pernyataan resmi yang tidak secara eksplisit membenarkan atau membantah rencana penutupan tersebut.
Kementerian Luar Negeri AS hanya menyebut ada fokus utama mereka saat ini.
“Fokus kami adalah memastikan bahwa jejak diplomatik bangsa ini efisien dan efektif,” bunyi pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri AS.
Kementerian menambahkan bahwa mereka berkomitmen untuk mematuhi prosedur pemberitahuan kepada Kongres.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebelumnya menilai, diperlukan pemangkasan biaya.
Rubio menggambarkan upaya tersebut sebagai tindakan penyesuaian ukuran terhadap organisasi yang oleh banyak kalangan konservatif dinilai terlalu gemuk dan birokratis.
Dalam struktur diplomatik AS, konsulat dan kantor cabang umumnya bertugas mewakili kepentingan AS di wilayah luar ibu kota negara penerima.
Rencana perampingan ini memicu penolakan dari Partai Demokrat serta beberapa mantan pejabat kebijakan luar negeri dan keamanan nasional AS.
Mereka berargumen bahwa pengurangan jejak diplomatik berisiko mengikis kepemimpinan AS di panggung dunia.
Apalagi, “Negeri Paman Sam” juga membubarkan Lembaga Pembangunan Internasional AS (USAID) yang menyalurkan bantuan miliaran dollar AS secara global.
Langkah ini juga dinilai dapat meninggalkan kekosongan berbahaya yang berpotensi dimanfaatkan oleh negara pesaing seperti China dan Rusia.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan kebijakan pada masa pemerintahan mantan Presiden Joe Biden, di mana pemerintah AS justru membuka beberapa misi luar negeri baru di kawasan Pasifik untuk bersaing berebut pengaruh dengan China.
Upaya penutupan misi ini sejatinya merupakan bagian dari dorongan Presiden dari Partai Republik untuk mentransformasi birokrasi AS agar selaras dengan agenda “America First”.
Pada awal tahun lalu, di bulan-bulan pertama pemerintahan Trump, Kementerian Luar Negeri AS sebenarnya telah memulai persiapan untuk menutup hampir selusin misi luar negeri.
Bahkan, Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB) sempat mengusulkan program penutupan yang lebih agresif, yakni menyasar hingga 30 perwakilan diplomatik.
Sejumlah pejabat internal pemerintahan secara privat berargumen, beberapa misi diplomatik skala kecil dianggap tidak esensial serta tidak efisien secara anggaran.
Kementerian Luar Negeri AS juga sempat melakukan perombakan birokrasi besar-besaran tahun lalu dengan memangkas puluhan biro dan ratusan staf.
Akan tetapi, pada saat itu belum ada satu pun misi diplomatik luar negeri yang benar-benar ditutup.***kps/mpc/bs