Medan(MedanPunya) Banyak kursi kosong milik anggota DPRD Sumut saat menggelar rapat paripurna menjadi sorotan. Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa IsIam (HMI) Sumut mengkritik sikap wakil rakyat yang tidak hadir dalam agenda DPRD tersebut.
Kabid PTKP Badko HMI Sumut Hardian Tri Syamsuri mengaku prihatin dengan kondisi paripurna yang hanya dihadiri beberapa orang anggota dewan itu. Padahal agenda paripurna tersebut dinilai penting dan wakil rakyat tengah disorot belakangan ini.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan karena rapat paripurna seharusnya menjadi forum penting dalam pengambilan keputusan,” kata Hardian Tri Syamsuri dalam keterangannya, Rabu (17/9).
Lebih dari setengah anggota DPRD Sumut absen dinilai mencederai kepercayaan publik. Anggota DPRD Sumut abai dalam kewajibannya.
“Ketidakhadiran mayoritas anggota dewan jelas mencederai kepercayaan publik. Rakyat menitipkan aspirasi melalui mereka, tapi justru mereka lalai pada kewajiban yang sangat krusial,” ucapnya.
Hardian juga menyoroti soal besaran penghasilan anggota DPRD Sumut yang puluhan juta per bulan. Harusnya dengan penghasilan besar itu anggota DPRD Sumut harus lebih meningkatkan kinerjanya.
“Ketidakdisiplinan anggota dewan dikhawatirkan berdampak pada efektivitas kebijakan, terutama karena agenda rapat menyangkut langsung pembagian anggaran untuk kabupaten/kota di Sumatera Utara. Padahal tunjangan mereka sangat besar,” ujarnya.
Sehingga, Badko HMI Sumut meminta agar anggota DPRD lebih disiplin dalam menjalankan amanahnya. Wakil rakyat itu diminta agar lebih mengutamakan kepentingan masyarakat sehingga tidak terulang lagi aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu.
“Bahwasanya kepentingan rakyat harus menjadi panglima tertinggi. Bagaimana mungkin aspirasi-aspirasi masyarakat bisa tersampaikan kalau anggota dewan nya luput dari tugas dan tanggung jawabnya,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, DPRD Sumut menggelar rapat paripurna di gedung DPRD Sumut, hari ini. Saat rapat paripurna itu, banyak kursi anggota DPRD Sumut yang kosong.
Pantauan detikSumut, Selasa (16/9), rapat dimulai sekira pukul 10.00 WIB. Rapat tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus.
Ada juga para Wakil Ketua DPRD Sumut dan Gubernur Sumut Bobby Nasution yang hadir dalam rapat paripurna tersebut.
Agenda rapat paripurna ini adalah penandatangan nota kesepakatan antara Pemprov Sumut dengan DPRD Sumut tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sumut TA 2025 serta perubahan pimpinan dan anggota Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dari Fraksi Gerindra DPRD Sumut.
Namun, yang menjadi perhatian adalah banyaknya kursi anggota DPRD Sumut yang kosong. Hingga acara dimulai, anggota DPRD Sumut yang hadir hanya sekitar 25-an orang. Sementara itu, ada beberapa anggota DPRD yang baru hadir di ruangan setelah acara dimulai.
Jumlah ini sangat sedikit dibandingkan total anggota 99 anggota DPRD Sumut periode 2024-2029 yang dilantik. Sejauh ini, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD Sumut terkait hal ini.***dtc/mpc/bs
