Belajar Tatap Muka di Ajaran Baru, Kadis Pendidikan Medan Sebut Belum Tahu Juknisnya

Medan(MedanPunya) Pemerintah Kota (Pemko) Medan memastikan akan mengikuti setiap langkah ataupun kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat dalam sistem belajar tatap muka di sekolah pada tahun ajaran baru 2021/2022 di bulan Juli mendatang.

Begitu juga terkait sekolah tatap muka dua hari dalam seminggu, yang dikatakan Presiden Joko Widodo.

Dalam hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Adlan, mengatakan bahwa ia sangat siap mengikuti instruksi pemerintah pusat yang sesuai dengan arahan Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

Namun, ia mengakui belum mengetahui petunjuk teknis dari pelaksanaan sekolah 2 hari dalam seminggu tersebut untuk sekolah tatap muka.

“Apakah siswanya yang maksimal sekolah dua kali dalam seminggu, atau memang sekolahnya yang maksimal menggelar sekolah tatap muka dua kali dalam seminggu. Beda definisi, tentunya akan beda teknisnya. Maka kita tunggu saja teknis dan kebijakan selanjutnya,” ujarnya, Rabu (9/6).

Begitu pun, Adlan memastikan jika setiap sekolah di Kota Medan telah di intruksikan untuk segera mempersiapkan infrastruktur protokol kesehatan di masing-masing sekolah.

“Kalau tidak ada kesiapan untuk itu, tentu sekolahnya gak boleh dibuka. Setiap sekolah harus mempersiapkan itu, supaya nanti setiap siswa dapat menerapkan prokes untuk menghindari penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan, Robi Barus, mengatakan soal kebijakan Pemerintahan Kota Medan tetkait sekolah tatap muka, yang akan dibuka pada bulan Juli. Dikatkannya, Komisi I DPRD Medan secara konkritnya belum diketahui.

Tetapi, ia juga setuju dengan Pemko Medan yang tidak coba – coba tekait belajar tatap muka.

“Karena ini kan juga masalah kesehatan dan nyawa. Maka itu sekolah tatap muka tak boleh coba-coba kan, jadi harus dibuat konsepnya seperti apa? Agar aman belajar tatap mukanya,” ujarnya.

Begitu juga dengan nantinya sekolah tatap muka tidak menimbulkan klaster baru Covid-19. Ia menegaskan bahwa pada intinya kebijakan ini harus terkonsep secara baik. Bahkan, secara kemungkinan kegiatan itu juga harus diminimalisir.

“Contoh kegiatan yang diminimalisir yakni dari pertemuan belajar tatap muka, kemudian jumlah murid terhadap satu loka itu berapa? Jadi intinya harus dikonsepkan secara baik la,” ujarnya.***trb/mpc/bs

 

 

 

Berikan Komentar:
Exit mobile version