Medan(MedanPunya) Tersangka kasus binomo, Fakar Suhartami Pratama alias Fakarich tiba di Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan. Dia dilimpahkan Bareskrim Polri setelah berkas tindak pidana yang dialaminya itu dinyatakan lengkap (P21).
Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan mengatakan Fakar tiba di Kejari Medan sekitar pukul 11.30 WIB. Fakar yang disebut sebagai guru Crazy Rich Medan, Indra Kesuma alias Indra Kenz tiba dengan kondisi memakai kaos lengan panjang warna biru dongker, tangan diborgol dengan diapit oleh petugas Bareskrim Polri dan tim jaksa Kejagung. Setelah itu, Fakar dijebloskan ke tahanan untuk menunggu sidang perdananya.
“F akan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Tanjung Gusta selama menunggu sidang perdananya digelar di Pengadilan Negeri (PN) Medan,” sebut Yos, Selasa (2/8).
Yos menyampaikan dalam kasus Binomo ini, pihak kepolisian telah menetapkan tujuh tersangka, termasuk mitra aplikasi yang bernama Indra Kesuma alias Indra Kenz dan F.
Sementara itu, lima tersangka lainnya yakni B E N selaku perekrut mitra Binomo, V K selaku pacar Indra Kenz, R P selaku ayah V K atau calon mertua Indra Kenz, serta N K selaku adik Indra Kenz, berkas perkaranya masih diteliti jaksa.
Berdasarkan keterangan tertulis dari Kejagung, kasus ini bermula saat F mendapat tawaran untuk membuat video promosi Binomo dengan bayaran sejumlah Rp20.000.000 hingga Rp 30.000.000.
Selanjutnya, tersangka bergabung menjadi afiliator Binomo dan menautkan link afiliator Binomo tersebut ke dalam web fakartrading.com miliknya sehingga orang yang mengakses atau mengikuti kelas/kursus trading yang diadakan tersangka dapat dengan mudah untuk mengakses permainan Binomo tersebut.
Tersangka juga membuat konten video dan audio yang diunggah oleh tersangka di media sosial YouTube, Instagram dan grup telegram Fakar Trading Binomo miliknya.
Terhadap Fakar disangkakan melanggar Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.***dtc/mpc/bs
