Medan(MedanPunya) DPRD Kota Medan menyoroti kebijakan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution mengenai beroperasinya Kesawan City Walk.
Pasalnya, kebijakan pengoperasian Kesawan City Walk ini dianggap aneh.
Di satu sisi, Pemko Medan meniadakan Ramadhan Fair dengan dalih mengantisipasi penyebaran Covid-19, tapi di sisi lain Kesawan City Walk justru beroperasi dan timbulkan kerumunan manusia yang luar biasa.
“Ramadhan Fair ditutup, tapi dibuat tempat lain ada keramaian. Kesawan bisa menjadikan Medan (zona) merah lagi bersama Deliserdang. Perlu dicari benang merahnya. Mulai pembukaan kemarin sudah berkumpul, sampai kemarin akhir pekan berkumpul warga di sana,” kata Ketua Komisi I DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong, Kamis (22/4).
Sejak dilantik 26 Februari 2021 lalu, kinerja Wali Kota Medan Bobby Nasution dianggap belum optimal.
Banyak kebijakan yang dibuat menantu Presiden Jokowi itu justru menimbulkan polemik.
Selain itu, Rudiyanto juga mengatakan pola komunikasi Bobby Nasution buruk, khususnya kepada lembaga legislatif atau DPRD yang merupakan mitra kerja dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
“Kita lihat sampai hari ini nilai kinerjanya belum optimal menurut saya, sudah hampir dua bulan,” ujarnya.
Rudiyanto menuturkan, Komisi III yang menjadi mitra kerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan atau berjalannya Kesawan City Walk juga tidak pernah dilibatkan.
“Kenapa Komisi III tidak dilibatkan dalam hal ini. Padahal mereka rekan kerja OPD terkait,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan, Bobby masih perlu banyak belajar mengenai cara menghargai wartawan.
“Proses belajar seumur hidup, misalnya bagaimana belajar menghargai wartawan. Bagaimana caranya, dengan membiarkan mereka menjalankan tugasnya, dengan memahami UU pers, itu proses belajar,”
“Karena tidak ada proses belajar itu maka terjadi insiden pengusiran, akhirnya kawan-kawan mengajari saudara wali kota untuk bagaimana menghormati UU pers,” katanya.
Menurut Rudiyanto, di usia Bobby Nasution yang masih sangat muda, maka belajar harus secara komperhensif tidak boleh setengah-setengah agar tidak menghasilkan keputusan yang blunder.
“Kalau proses belajar baik, di usia muda bisa belajar banyak, proses belajar jangan menimbulkan blunder, bagaimana meningkatkan ekonomi, tapi ada aspek lain, kemarin wali kota ada keluarkan surat edaran tentang tidak boleh kumpul-kumpul, bagi UMKM tutup jam sekian. Karena kurang konsisten, maka terjadi pengumpulan warga di pembukaan, di malam minggu tutup sampai dinihari, kami pikir wali kota bagus terus belajar, tapi belajar yang komperhensif,” pungkasnya.***trb/mpc/bs
