Medan(MedanPunya) Wali Kota Medan Bobby Nasution menerima kunjungan Kepala Perwakilan BPKP Sumut, Hengky Kwinhatmaka. Bobby meminta BPKP mendampingi Pemko Medan untuk penyaluran bansos Corona.
Menurutnya, pendampingan BPKP Sumut dibutuhkan dalam tata kelola keuangan dan akuntabilitas kinerja yang dijalankan Pemko Medan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bobby bersama Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman menyebut butuh pendampingan BPKP Sumut karena bukan dari kalangan birokrasi.
“Kami bukan berlatar belakang birokrasi, tentunya sangat membutuhkan arahan dan bimbingan dari perwakilan BPKP Sumut guna membantu dalam mengeksekusi kebijakan maupun program pembangunan yang dilakukan. Tentunya arahan dan bimbingan yang diberikan tersebut sangat membantu kami dalam menjalankan tugas,” kata Bobby, Kamis (29/7).
Bobby meminta BPKP Sumut memberikan bimbingan agar eks Hotel Soechi yang merupakan aset Pemko Medan bisa dijadikan tempat isolasi bagi warga Medan yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala ringan.
Bobby mengaku sejak awal memimpin Kota Medan, mereka telah menjalin komunikasi dengan pihak BPKP Sumut. Dia ingin mempelajari mulai dari kebijakan sampai penganggaran.
Selain itu, Bobby mengharapkan bantuan perwakilan BPKP Sumut untuk mengawal dan melakukan pendampingan dalam penyaluran bantuan sosial kepada 123.592 KK dengan anggaran sekitar Rp 33 miliar dari APBD Kota Medan serta juga bantuan dari APBN berupa PKH dan BST yang berjumlah 88 ribu.
“Dengan pengawalan dan pendampingan yang dilakukan, kita harapkan penyaluran bansos yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan,” sebut Bobby.
Sementara Kepala Perwakilan BPKP Sumut Hengky Kwinhatmaka mengatakan pihaknya siap untuk mengawal dan mendampingi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, khususnya dari Kementerian Sosial. Selain itu, pihaknya siap mendampingi penyaluran bansos yang bersumber dari APBD Kota Medan.
Tak hanya itu, Hengky menyatakan siap mendukung Pemko Medan untuk menjadikan eks Hotel Novotel Soechi menjadi tempat isolasi terpusat.
“Memang salah satu tugas BPKP untuk memberikan asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dan asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah,” kata Hengky.***dtc/mpc/bs
