Medan(MedanPunya) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) mengkritik Pemprov Sumut soal anggaran Rp 2 miliar untuk pengaspalan rumah dinas Gubernur Sumut (Gubsu). GMKI menilai Pemprov Sumut tidak peka terhadap masalah rakyat.
“Pemerintah Sumatera Utara tidak peka dan responsif terhadap masalah kerakyatan,” kata Korwil GMKI Sumut Hendra L Manurung kepada wartawan, Senin (13/12).
Hendra membandingkan persoalan jalan di rumdin yang diaspal dengan anggaran Rp 2 miliar dengan jalan yang rusak di Liang Melas Datas, Karo. Hendra mengatakan warga di Liang Melas harus mendatangi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta jalan di wilayah mereka diperbaiki.
“Semestinya itu juga adalah tanggung jawab pemerintah provinsi, namun Pemprov lebih getol merenovasi rumah dinas,” ujar Hendra.
Hendra mengatakan harusnya perbaikan jalan rusak di daerah lebih diprioritaskan daripada pengaspalan jalan di rumah dinas Gubsu. Dia berharap Pemprov Sumut lebih peka.
“Ke depan, Pemerintah Sumatera Utara diharapkan untuk lebih ekstra lagi, sebab 3 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut belum ada prestasi,” jelas Hendra.
Sebelumnya, Pemprov Sumut menganggarkan Rp 2 miliar untuk pengaspalan rumah dinas gubernur. Proyek itu menggunakan APBD 2021.
Dilihat dari LPSE Sumut, Jumat (10/12), proyek tersebut diberi nama pengaspalan rumah dinas gubernur dengan kode tender 21066027.
“Tender sudah selesai,” demikian tertera dalam situs tersebut.
Tender tersebut berada pada satuan kerja Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Sumut. Dana untuk tender itu berasal dari APBD-P 2021. Dalam situs tersebut, tanggal pembuatan tender ditulis 9 November 2021.
“Nilai pagu paket Rp 2.001.442.500 (Rp 2 miliar). Nilai HPS paket Rp 1.998.386.375,71 (Rp 1,9 miliar),” demikian tertulis di situs LPSE Sumut.***dtc/mpc/bs