Medan(MedanPunya) Pihak Gubernur Sumatera Utara mengajukan banding atas putusan PTUN Medan yang memenangkan gugatan Dermawan Milaya soal kepengurusan Karang Taruna Sumut. Hasil banding itu memenangkan pihak Gubernur dengan menganulir putusan PTUN Medan.
Mengutip SIPP PTUN Medan, Selasa (26/9), putusan banding itu diketok PT TUN Medan pada Senin (25/9) kemarin dengan nomor putusan 96/B/2023/PT.TUN.MDN. Adapun hakim yang memutuskan perkara ini adalah Arifin Marpaung sebagai hakim ketua, Herman Baeha dan Marsinta Uli Saragih sebagai hakim anggota.
Dalam putusannya, hakim menerima banding dari pembanding yaitu Gubernur Sumatera Utara. Hakim PT TUN Medan juga menganulir putusan PTUN Medan nomor 4/G/2023/PTUN.MDN.
“Menerima permohonan banding dari pembanding/tergugat. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 4/G/2023/PTUN.MDN. yang dimohonkan banding,” demikian isi putusan seperti tertuang dalam SIPP.
Gugatan itu berawal dari Gubernur Sumut saat itu, Edy Rahmayadi, yang mengeluarkan keputusan tentang pencopotan Dedi Dermawan dari posisi Ketua Karang Taruna Sumut. Keputusan tentang pencopotan Dedi itu dikeluarkan Edy pada akhir Desember 2022.
Merespons surat keputusan itu, Dedi Dermawan pun melakukan perlawanan dengan menggugat Edy Rahmayadi ke PTUN. Gugatan Dedi pun telah teregistrasi di PTUN dengan nomor: PTUN.MDN-012023VUB.
Gugatan itu pun berproses di PTUN Medan. Hasil persidangan, PTUN Medan mengabulkan gugatan pihak Dedi Dermawan dengan menyatakan SK pencopotan Dedi yang dikeluarkan Edy Rahmayadi tidak sah.
“Menyatakan gugatan penggugat diterima untuk sebagian,” demikian isi putusan PTUN Medan yang ditunjukkan pihak Dedi seperti dikutip detikSumut, Selasa (6/6).
Informasi soal putusan itu bernomor 4/G/2023/PTUN.MDN. Perkara ini diputuskan pada Senin (5/6/2023).***dtc/mpc/bs
