cache/resized/4b58a38fdcca9a594c83be1e8a19081b.jpg
Riyadh(MedanPunya) Sebuah laporan merebak bahwa penasihat Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran ...
cache/resized/e76a786f47a2f13b6459e30c03d9ce01.jpg
Jakarta(MedanPunya) Institute for Criminal and Justice Reform ( ICJR) mempertanyakan pemenuhan ...
cache/resized/82b6617f94ea680115c3ba247773a2d5.jpg
New York(MedanPunya) Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan kritikan kepada ...

Medan(MedanPunya) Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan yang diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo Kembali melanjutkan persidangan Kasus dugaan penyelewengan aset PTPN 2 dengan terdakwa Tamin Sukardi.

Agenda sidang kali ini adalah masih pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU.

Pada sidang tersebut, tiga dari enam saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tipikor Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa pihak Pemerintah Provinsi Sumatra Utara tidak punya kewenangan atas lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) seluas 5873 hektar yang telah berakhir pada tahun 2000 karena belum mendapat izin dari Kementerian BUMN.

Pemprovsu telah mengusulkan kepada Kementerian BUMN untuk mengeluarkan lahan 5873 hektar tersebut untuk kepentingan RUTR, perumahan PNS dan untuk kepentingan umum.

Hal tersebut dijelaskan oleh Asisten I Pemprovsu, Jumsadi, Kabag Perangkat Wilayah Biro Pemerintahan Pemprovsu, Parlin dan Darwin Hutahuruk selaku Kabag Perbatasan dan Pertanahan Biro Pemerintahan Umum Pemprovsu.

Para saksi juga mengaku tidak mengetahui adanya permasalahan sengketa tanah seluas 106 hektar di perkebunan Helvetia.

"Kami tidak mengetahui adanya masalah sengketa, sebab meski telah ada pengajuan pengusulan pembebasan akan tetapi belum ada hak dari Pemprovsu," ujar Jumsadi yang dibenarkan oleh dua saksi lainnya Parlin dan Darwin.

Selain itu, Ketiga saksi juga membenarkan bahwa semenjak HGU berakhir pada tahun 2000 lalu, Gubernur Sumatra Utara saat itu Rizal Nurdin telah membentuk Tim B Plus untuk pembebasan lahan seluas 5873 hektar.

Akan tetapi dalam perjalanannya belum mendapat persetujuan dari Kementerian BUMN, bahkan sudah tujuh kali surat dikirim ke BUMN. Terakhir tahun 2015, pihak BUMN meminta untuk dilakukan pendataan.***trb/mpc/bs






  • 0 komentar
  • Baca 835 kali