cache/resized/4b58a38fdcca9a594c83be1e8a19081b.jpg
Riyadh(MedanPunya) Sebuah laporan merebak bahwa penasihat Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran ...
cache/resized/e76a786f47a2f13b6459e30c03d9ce01.jpg
Jakarta(MedanPunya) Institute for Criminal and Justice Reform ( ICJR) mempertanyakan pemenuhan ...
cache/resized/82b6617f94ea680115c3ba247773a2d5.jpg
New York(MedanPunya) Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan kritikan kepada ...

Medan(MedanPunya) Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Utara, melakukan aksi di Bundaran Majestik Medan, mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan cerdas, dalam Pilkada Sumut yang akan di gelar pada 27 Juni 2018 mendatang.

Pemilih perlu mempelajari rekam jejak calon kepala daerah dengan baik, sebelum menjatuhkan hak pilihnya. Baik dalam pemilihan gubernur Sumut, maupun dalam pemilihan Bupati dan pemilihan Wali Kota, yang akan serentak di gelar tahun 2018.

Terkhusus Pilgub Sumut, WALHI Sumut melihat belum ada program-program atau komitmen dari kedua pasangan calon yang berpihak terhadap lingkungan.

Program-program dan komitmen kedua pasangan calon, masih seputar isu populis keberlanjutan ekonomi, kemiskinan, infrastruktur serta pelayanan birokrasi.

Kedua pasangan calon seakan lupa, jika Sumut memiliki permasalahan lingkungan, yang sangat penting untuk dibenahi.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara, Dana Prima Tarigan mengatakan aksi yang dilakukan di Bundaran Majestik merupakan aksi tahunan yang dilakukan setiap tanggal 5 Juni, untuk memperingati hari lingkungan hidup sedunia, dengan mengangkat tema menyoroti Pilgub Sumut.

"Kedua pasangan calon tidak ada menyinggung maupun fokus terhadap lingkungan. Sebab bencana ekologis didepan mata sudah sangat dekat. Tapi yang dipikirkan terus masalah investasi-investasi dan kesejahteraan," kata Dana, Selasa (5/6).

"Mereka tidak menyadari salah satu faktor penyebab kemiskinan karena lingkungan yang rusak. 84 persen kerusakan lingkungan di Sumut, aktornya adalah Pemda dan pengusaha," tambahnya.

Lebih lanjut, Dana menjelaskan bahwa banyak dikeluarkan izin-izin yang tidak seharusnya dikeluarkan. Seperti dikeluarkannya izin investasi tambang pasir laut di Pantai Labu. Itu saat ini sudah hampir 200 meter abrasinya dan kerusakan pesisir disebabkan oleh izin itu sendiri.

Kenyataannya abrasi itu sudah sangat dekat dengan masyarakat dan bila terus dilanjutkan, sewaktu-waktu masyarakat pesisir itu bisa tenggelam. Serta nelayan-nelayan sudah tidak bisa mengais rezeki dari pinggiran pesisir mangrove, tapi izin tetap dikeluarkan.

"Mari kita mulai melihat lingkungan itu sangat penting bagi kelangsungan hidup kita. Hancurnya lingkungan akan menjadi musibah bagi manusia itu sendiri. Air bersih akan habis, perubahan iklim akan lebih nyata kedepannya. Air laut akan cepat naik, panas, kekeringan, hancurnya lahan pertanian. Itu merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan," ujarnya.

"Parahnya Pemda sama sekali belum ada menyinggung masalah lingkungan. Fokus ke lingkungan tidak ada sama sekali. Semau masih fokus terhadap ekonomi yang semu. Perlindungan terhadap hutan, pesisir dan sampah, sama sekali tidak ada. Harapan kita semoga pemerintah mulai lebih memperhatikan dan peduli terhadap lingkungan," pungkas Dana.***trb/mpc/bs




  • 0 komentar
  • Baca 659 kali