Minggu, 24 Jun 2018

Wali Kota Medan Surati ASN Larang Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik

Selasa, 12 Jun 2018 14:39
Beri Rating Berita Ini
(0 votes)

Medan(MedanPunya) Lebaran hanya tinggal menghitung hari. Untuk merayakannya, tentunya sebagian masyarakat melakukan mudik ke kampung halaman, tak terkecuali para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat lainnya.

Pada saat mudik, beberapa pejabat nakal mungkin menerima gratifikasi dan menggunakan mobil dinas untuk pulang kampung. Guna mengantisipasi hal tersebut, Wali Kota Medan T Dzulmi Eldin mengeluarkan Surat Edaran No. 003/5574 tanggal 8 Juni 2018 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya.

"Kita sudah buat Surat Edaran sesuai dari Surat Menpan dan KPK untuk tidak menggunakan mobil dinas dalam rangka mudik dan menerima gratifikasi," ujarnya.

Dalam Surat Edaran tersebut, wali kota meminta kepada seluruh jajarannya di lingkungan Pemko Medan agar menolak setiap pemberian gratifikasi berupa uang, bingkisan atau parcel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya. Baik dari rekanan, pengusaha, maupun masyarakat yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Dijelaskan Eldin, Surat Edaran ini merupakan tindak lanjut dari Surat Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) RI No.B/3794/GTF 00.02/01-13/06/2018 tentang Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya.

Dalam Surat Edaran KPK tersebut dijelaskan, praktek saling memberi dan menerima hadiah dapat dipandang sebagai sesuatu yang wajar karena hubungan baik dari sudut pandang sosial maupun adat istiadat.

“Atas dasar itulah saya minta mengingatkan kepada seluruh PNS di lingkungan Pemko Medan wajib menolak pemberian gratifikasi, termasuk terkait tunjangan hari raya (THR) dari rekanan atau pengusaha maupun masyarakat," ujarnya.

Di samping itu, Eldin mengatakan, seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan diminta untuk melarang  penggunaan fasilitas dinas seperti kendaraan dinas operasional untuk kepentingan pribadi pegawai mudik. Karena fasilitas tersebut digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.

Surat Edaran berbunyi larangan tersebut, kata Eldin, tentunya memiliki sanksi jika ada pegawai yang melanggar.

"Ada (sanksi). Jika melanggar, sanksinya sesuai dengan yang diatur oleh Menpan. Ada juga nanti personel yang mengawasinya," katanya.

Berdasarkan Surat Edaran, apabila PNS menerima gratifikasi dalam keadaan tertentu dan terpaksa termasuk dalam hal THR, Eldin mengatakan, harus melaporkannya ke KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut.

Untuk itu, Eldin mengatakan, bisa mengakses mekanisme dan formulir pelaporana atas gratifikasi di laman KPK atau menghubungi Direktorat Gratifikasi KPK atau email ke pelaporan.gratifikasi@kpk. go.id. Pelaporan juga dapat disampaikan ke KPK secara langsung dengan mendatangi KPK, pos atau melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan Irwan Ibrahim Ritonga menegaskan mengenai pelarangan penggunana mobil dinas saat mudik. Namun ia belum mengetahui secara rinci mengenai sanksi jika melanggarnya.

"Sudah ada edarannya dari Menpan dan KPK, enggak boleh lagi (memakai mobil dinas untuk mudik). Kalau ketahuan, sanksinya belum tahu, tapi tidak dibenarkan," katanya.

Sementara itu, Irwan mengatakan, mobil dinas saat ini digunakan oleh DPRD, Eselon I, Eselon II, Sekretaris, Kabid-Kabid dan beberapa Dinas.***trb/mpc/bs




Dibaca 868 Kali