cache/resized/4b58a38fdcca9a594c83be1e8a19081b.jpg
Riyadh(MedanPunya) Sebuah laporan merebak bahwa penasihat Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran ...
cache/resized/e76a786f47a2f13b6459e30c03d9ce01.jpg
Jakarta(MedanPunya) Institute for Criminal and Justice Reform ( ICJR) mempertanyakan pemenuhan ...
cache/resized/82b6617f94ea680115c3ba247773a2d5.jpg
New York(MedanPunya) Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan kritikan kepada ...

Medan(MedanPunya) Ratusan buruh kembali melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Selasa (6/11). Aksi kali ini masih sama dengan yang sebelumnya diorasikan buruh, yaitu meminta kepada pemerintah khususnya Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019.

Para buruh ini tergabung dalam Aliansi Pekerja/Buruh Daerah Sumatera Utara (APBD-SU). Merek menilai penetapan upah tersebut tidak sebanding dengan kenaikan ekonomi provinsi Sumut saat ini. Kebijakan yang telah disahkan juga menurut mereka tidak berdasarkan survei dan malah menurunkan kesejahteraan pekerja/buruh.

Amin Basri Ketua Umum FSPI menyampaikan, bahwa pemerintah yang telah menetapkan upah tidak sebanding dengan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Segera meminta kepada Edy Rahmayadi untuk segera mencabut peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015.

"Bahwa upah yang telah ditetapkan tidak berdasarkan survei KHL yang seharusnya dilakukan. Kami juga minta kepada Edy Rahmayadi segara melakukan kajian ulang dan mencabut PP no 78 tahun 2015," ucap Amin Basri.

Puluhan orang yang berada pada barisan dengan menghadap pagar utama akses pintu masuk kantor tersebut, membawa beberapa spanduk dan poster bertuliskan aspirasi.

Pria dengan mengenakan jaket jeans ini juga mengatakan, sewaktu melakukan kampanye pada pemilihan kepala daerah (pilkada) Edy -Ijeck sering menyampaikan bahwa akan menyejahterakan para kaum pekerja/buruh.

"Kami tagih janji mereka, dulu waktu melakukan kampanye mereka bilang akan menyejahterakan para pekera. Tapi itu mana? Engga ada sampai sekarang," ucapnya.

Kaum pekerja ini meminta untuk menaikan UMP yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengupahan, Dinas Tenaga Kerja, lalu asosiasi pengusaha hingga serikat buruh sebesar 2,3 juta menjadi 2,9 juta rupiah.

"Kami minta untuk segera menaikan upah kami menjadi 2,9 juta. Karena kami nilai 2,3 juta itu sangat tidak cukup dengan kebutuhan hidup saat ini," kata dia.

Setelah itu, dirinya juga mempertanyakan mengapa pada saat para dewan pengupahan mengadakan rapat tertutup, para serikat buruh yang mengikuti malah mengesahkan dan tidak ada tindakan lebih.

"Kami heran kenapa para serikat pekerja saat rapat dan pengesahan setuju dengan apa yang disampaikan pemerintah," katanya.

Dirinya juga membandingkan perbedaan upah yang diterima Sumut dengan Jakarta, pada sepuluh tahun belakangan masih berbanding ratusan ribu. Tetapi menurutnya sekarang hampir 1,6 juta lebih angka upah yang diterima oleh buruh di Jakarta.

"Sepuluh tahun lalu saya masih ingat, hanya ratusan ribu perbedaan Sumut dengan Jakarta. Mengapa sampai saat ini 1,6 juta lebih berbandingnya, kemana pemerintah selama ini," kata dia.

Kekecewaan yang disampaikannya, sewaktu para nelayan melakukan unjuk rasa ditemui oleh Edy Rahmayadi, tetapi mengapa buruh melayangkan aspirasi dan datang ke Kantor Gubernur, malah tidak diterima.

"Kalau kemarin waktu nelayan demo ditemui oleh Pak Edy Rahmayadi, tetapi sekarang ini waktu kami demo pak Edy Rahmayadi tidak berani," ucapnya.***trb/mpc/bs



  • 0 komentar
  • Baca 28 kali