cache/resized/f95acf087ea3c8aaa4510ffa1381d291.jpg
Pyongyang(MedanPunya) Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un dikabarkan meminta uang kepada ...
cache/resized/a169e5794c5351a617f5fa2480cc01f3.jpg
Beijing(MedanPunya) Citra satelit terbaru menunjukkan aktivitas China yang tengah membuat kapal ...
cache/resized/b0464be8544b45de19561aca7b0af046.jpg
Bandar Sri Begawan(MedanPunya) Pemerintah Brunei Darussalam tidak hanya memberlakukan hukuman rajam ...

Medan(MedanPunya) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Suamtera Utara, Kaiman Turnip enggan menyampaikan siapa saja nama-nama aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam kasus korupsi.

Pasalnya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada 25 orang dari total 33 ASN yang terlibat kasus korupsi.

Diketahui pula, Provinsi Sumut juwarai peringkat pertama dalam ASN terbanyak terlibat dalam kasus korupsi. Sebanyak 298 ASN tersebar seluruh kabupaten/kota di provinsi ini. Untuk lingkungan kepemerintahan provinsi ada sebanyak 33 nama yang akan di PTDH.

"Saya tidak bisa berikan nama-nama karena saya merasa kasihan dengan mereka. Dan ini jelas menyangkut kehidupan keluarganya," kata dia, Sabtu (12/1).

Kaiman enggan membeberkan nama-nama tersebut karena menyangkut keprihatinan dengan keluarga ASN tersebut.

Selain itu, dirinya juga mengatakan, bahwa daftar nama-nama ASN yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut adalah rahasia negara.

"Pada kode kertas amplopnya ada tulisan rahasia. Itu yang tidak bisa aku berikan," katanya.

Menurutnya, jumlah ASN yang akan dipecat dengan cara tidak hormat itu akan terus bertambah, selama proses pengadilan masih dilanjutkan. Pasalnya bila pemerintah melakukan pemecatan harus menerima surat keputusan berkekuatan hukum tetap (inkrah) dari pengadilan.

"Kami menunggu surat keputusan dari pengadilan lah, atas dasarnya kami melakukan pemecatan karena proses inkrah dari pengadilan," ujarnya.

Pemerintah Sumut juga meminta kepada pengadilan untuk segera melampirkan data-data ASN yang pernah dipersidangkan dengan kasus korupsi untuk dapat diproses dengan cepat.

"Selain itu, kami juga meminta kepada pengadilan untuk inkrah itu diproses dengan cepat," katanya.

Kaiman juga menyambut baik kebijakan ketiga Menteri, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) lalu Badan Kepegawaian Negara (BKN). Lantaran sebelumnya, proses pemecatan dilakukan melalui instansi masing-masing dan prihal ini jarang dilakukan.

"Kami sangat menyambut baik kebijaka menteri ini, karena mereka meminta data dari pengadilan untuk kepada ASN yang terlibat korupsi segera dikeluarkan berkasnya untuk kemudian akan di PTDH," ujarnya.

Dengan adanya peraturan menteri ini, dirinya merasa tidak terlalu terusik pekerjaannya. Sebelumnya banyak yang mengirimkan pesan singkat melalui telepon yang mencoba mengancam.

"Waktu kemarin itu banyak yang SMS saya, entah apa-apa saja yang diucapkannya karena dipecat ini. Tapi dengan adanya peraturan menteri ini mereka harus menerima dan tidak mengguber-nguber aku," ujarnya.***trb/mpc/bs



  • 0 komentar
  • Baca 84 kali