cache/resized/b0464be8544b45de19561aca7b0af046.jpg
Bandar Sri Begawan(MedanPunya) Pemerintah Brunei Darussalam tidak hanya memberlakukan hukuman rajam ...
cache/resized/68a55234bdb2786d58de1973a2ca422d.jpg
Washington(MedanPunya) Presiden AS Donald Trump kembali memuji kerja pasukan AS dalam memerangi ...
cache/resized/2011b1049d0c18fe2b9110914ddd5daa.jpg
Idlib(MedanPunya) Anggota Negara Islam Irak dan Suriah ( ISIS) dilaporkan dijejer di jalan dan ...

Medan(MedanPunya) Dituding mengancam Kepling untuk mendukung pasangan Jokowi-Amin, Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto menyatakan itu tidak benar.

"Kita tidak ada mengintervensi siapapun dalam pilpres ini. Tugas kita hanya melakukan pengamanan. Lebih tepatnya mendinginkan yang panas, bukan sebaliknya," katanya, Senin (11/2).

Ia mengatakan pernyataan Ketua Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandi Provinsi Sumut, Gus Irawan yang menyatakan pihak kepolisian mengancam Kepling untuk memilih salah satu calon presiden tidak benar.

"Kami tidak ada mengintervensi. Kalau ada, silahkan lapor ke kami. Kami bertugas untuk membuat masyarakat Kota Medan dan Sumut merasa aman dan nyaman. Bukan malah memperparah ataupun memperkeruh suasana," ujarnya.

Jendral bintang dua ini menegaskan, silahkan masyarakat memilih sesuai hati nurani mereka.

"Yang penting tidak ada keributan jelang dan atau sesudah pilpres ini," katanya.

Mengenai apabila intervensi itu benar, namun dilakukan oleh oknum aparat kepolisian, mantan Wakapolda Sumut ini hanya berkomentar laporkan.

"Dengan melaporkan, kita pasti akan tahu nama dan pangkat pelakunya," ujarnya seraya menyatakan tugas kepolisian hanya melakukan pengamanan.

"Bukan mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu calon presiden," katanya.

Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution membantah adanya intervensi yang dilakukan aparat kepolisian terhadap kepling di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk memilih salah satu calon presiden.

Ditemui di Gedung DPRD Medan, Akhyar mengatakan tidak ada hak aparat kepolisian untuk memaksa kepling.

"Ah, mana ada hak polisi maksa-maksa kepling," ujarnya dengan nada tinggi, Senin (11/2).

Akhyar menegaskan hal tersebut tidak ada dan tidak terjadi.

Ia menegaskan, Pemko Medan bekerja sesuai fungsi dan mengenai politik sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pemko Medan.

"Enggak ada itu. Ah kau, isu-isu. Sikap Pemko, Pemko bekerja pada proporsinya. Mengenai politik, di luar Pemko," tegasnya.

Komisioner Bawaslu Sumut, Marwan mengaku pihaknya belum menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan intimidasi oleh oknum aparat kepada Kepling.

"Setiap bulan Bawaslu selalu merekapitulasi semua laporan yang masuk dari tingkat terbawah. Namun sejauh ini belum ada laporan yang masuk mengenai kejadian tersebut kepada kami," imbuhnya.

Menurut Marwan, alur laporan dugaan pelanggaran bisa dilakukan pada Panwaslu baik tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, maupun Kabupaten dan Kota.

"Bawaslu nantinya akan mengkaji laporan awal itu. Apakah memungkinkan dilakukan investigasi," katanya.

Menurut Marwan, mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran bisa dilakukan secara formal dan dari aduan masyarakat.

"Bagi kami kejadian intimidasi ini merupakan laporan awal dan memungkinkan akan ditelusuri guna investigasi. Kami juga mesti berkoordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)," katanya.

Sebelumnya dikabarkan Ketua Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandi Provinsi Sumut, Gus Irawan Pasaribu menilai demokrasi yang ada saat ini telah tercederai oleh adanya intervensi secara struktur dan masif yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

"Kepling di tingkat Kota Medan diintervensi dan diancam-ancam oleh aparat kepolisian agar mendukung calon petahana," kata Gus usai acara deklarasi caleg PBB se-Sumut dukung Prabowo-Sandi, di Gedung IPDM, Jalan Setia Budi, Medan, Minggu (10/2) lalu.

Namun ia tidak menjelaskan kepling wilayah mana yang telah diancam tersebut.***trb/mpc/bs



  • 0 komentar
  • Baca 40 kali