cache/resized/f695b99f0277758dfe81e7b4284ae74e.jpg
Naples(MedanPunya) Dries Mertens tak menahan diri ketika ditanya soal keputusan Maurizio Sarri ...
cache/resized/f95acf087ea3c8aaa4510ffa1381d291.jpg
Pyongyang(MedanPunya) Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un dikabarkan meminta uang kepada ...
cache/resized/a169e5794c5351a617f5fa2480cc01f3.jpg
Beijing(MedanPunya) Citra satelit terbaru menunjukkan aktivitas China yang tengah membuat kapal ...

Medan(MedanPunya) Sembilan kepala daerah di Sumatera Utara meneken komitmen pencegahan korupsi terintegrasi bersama KPK. Penandatanganan ini untuk menjaga keberlanjutan pencegahan korupsi lewat perbaikan tata kelola pemerintahan.

"Guna menjaga keberlanjutan program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan di Sumatera Utara, KPK melaksanakan kegiatan penandatanganan Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi bagi 9 kepala daerah baru di Sumatera Utara," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (14/5).

Penandatanganan ini dihadiri langsung Ketua KPK Agus Rahardjo dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut.

Program pencegahan korupsi terintegrasi untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan meliput 9 sektor. Kesembilan sektor itu yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, dana desa, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah dan sektor strategis.

KPK mendorong seluruh kepala daerah di Sumatera Utara untuk menjalin kesepakatan dan kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bank Sumut. Hal itu dilakukan untuk pengoptimalan pada sektor pendapatan dan manajemen aset daerah.

"Perjanjian kerja sama ini meliputi sertifikasi tanah pemerintah dalam rangka mendorong penertiban aset Pemda (terutama tanah), koneksi host to host BPHTB, dan penggunaan data bersama zonasi nilai tanah dalam konteks optimalisasi pendapatan asli daerah kabupaten/kota," sebut Febri.

KPK berharap dengan adanya perjanjian antara Pemda dengan Bank Sumut ke depan bisa mempermudah pemantauan terhadap wajib pungut pajak hotel, restoran parkir, dan hiburan. Sehingga penetapan pajak lebih akuntabel dan dapat mencegah terjadinya fraud pada penerimaan pajak daerah.

"Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kota Pematangsiantar penjadi pilot project dalam implementasi kerja sama tersebut," kata Febri.

Selain penandatanganan pencegahan korupsi terintegrasi, KPK juga melakukan serangkaian kegiatan pencegahan korupsi di Sumatera Utara. Berikut kegiatan KPK selama di Sumut:

1. Rapat Koordinasi Komite Advokasi Daerah yang melibatkan sektor swasta dan unsur instansi pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi

2. Rapat Implementasi Pendidikan Anti Korupsi yang dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama se-Sumatera Utara

3. Bimbingan Teknis Monitoring Center for Prevention (MCP) kepada para admin MCP Pemerintah Daerah se-Sumatera Utara. Kegiatan Bimtek MCP untuk meningkatkan pemahaman admin MCP terkait dengan indikator dan upload evidence pada aplikasi MCP.

4. Rapat penyelesaian aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang berada di Kelurahan Gang Buntu Kota Medan (Mall Center Point), kegiatan ini juga dihadiri oleh Pemerintah Kota Medan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

***dtc/mpc/bs

  • 0 komentar
  • Baca 56 kali