cache/resized/e7c744cd89e31cec761eab760e829fec.jpg
Medan(MedanPunya) Gubernur Edy Rahmayadi menegaskan keharusan Apatur Sipil Negara (ASN) Sumatera ...
cache/resized/6039b8c3883e38106b1a3814f7533f80.jpg
Jakarta(MedanPunya)  KPK mengamankan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dalam operasi tangkap tangan ...
cache/resized/f86de64f77ac713dca1ea98db290abda.jpg
Jakarta(MedanPunya) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ikut buka suara terkait banyaknya ...

Jakarta(MedanPunya) KPK mencegah anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Golkar Akbar Himawan Buchari ke luar negeri. Pencegahan politikus Golkar ini terkait dengan penanganan kasus dugaan suap Wali Kota nonaktif Medan, Dzulmi Eldin.

"KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi terkait pelarangan terhadap Akbar Himawan Buchari dalam perkara penyidikan dugaan penerimaan suap oleh Wali Kota Medan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

KPK mencegah Akbar Buchari selama 6 bulan terhitung sejak 5 November. KPK sebelumnya juga menggeledah rumah Akbar Buchari di Kota Medan, Kamis (31/10).

KPK menetapkan Wali Kota Medan yang kini nonaktif Dzulmi Eldin sebagai tersangka dugaan penerimaan suap bersama dua orang lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari (IAN) dan Kepala Bagian Protokoler kota Medan Syamsul Fitri Siregar (SFI).

Dzulmi ditetapkan sebagai tersangka setelah diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Medan bersama dengan Syamsul Fitri Siregar, Isa Ansyari, ajudan Wali Kota Medan Aidiel Putra Pratama, dan Sultan Sholahuddin pada Selasa (15/10).

Dalam perkara ini, Dzulmi diduga menerima sejumlah uang dari Isa Ansyari. Pertama, Isa memberikan uang tunai sebesar Rp20 juta setiap bulan pada periode Maret-Juni 2019. Pada 18 September 2019, Isa juga memberikan uang senilai Rp50 juta kepada Dzulmi.

Pemberian kedua terkait dengan perjalanan dinas Dzulmi ke Jepang yang juga membawa keluarganya.***dtc/mpc/bs

  • 0 komentar
  • Baca 15 kali