cache/resized/de63f0d2a22d502cee5872cc2ecad34c.jpg
MedanPunya - Menyusul ponsel orang terkaya dunia, Jeff Bezos, diretas melalui file video yang ...
cache/resized/e8817f3e820125f5141ada3a1cb021dd.jpg
Teheran(MedanPunya) Seorang anggota parlemen Iran menawarkan uang sebesar US$ 3 juta (Rp 40,3 ...
cache/resized/b08c12473eaedd350872fbba9d495169.jpg
Jakarta(MedanPunya) Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan ada cucu usaha dari PT Garuda Indonesia ...

Medan(MedanPunya) Terdakwa penipuan penerimaan PNS di BPOM dan Kejaksaan, Hari Budi Utomo alias Momo divonis 34 bulan atau penjara 2 tahun 10 bulan di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (26/12).

Majelis Hakim yang diketuai Erintuah Damanik menyatakan Budi terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

"Hal yang memberatkan terdakwa karena telah merugikan orang lain dan merupakan seorang residivis. Sedangkan hal yang meringankan karena terdakwa bersikap sopan," cetusnya.

Terdakwa melakukan penipuan hingga merugikan korban Rp 105 juta untuk memasukkan anak korban menjadi CPNS di BPOM Sumut dan Kejaksaan.

Informasi yang dihimpun, terdakwa Hari Budi telah divonis melakukan penipuan pada Oktober 2013 dan Mei 2015 lalu.

Dalam dakwaan Jaksa, disebutkan awalnya Budi memperkenalkan dirinya sebagai pegawai Kejaksaan Agung RI dan orang terdekat dari pejabat di Kejagung, kepada saksi korban Suwarno oleh terdakwa Angguntur (berkas terpisah).

Budi sesumbar bisa memasukkan orang menjadi PNS di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Provinsi Sumatera Utara.

"Kemudian terdakwa menawarkan kepada Suwarno untuk memasukkan anaknya menjadi PNS pada BPOM," tutur Jaksa Nurhayati Ulfia.

Pada Juni 2016, terdakwa meminta kepada Suwarno untuk membuat surat lamaran atas nama anak korban yang bernama Fitri Susanti, drh yang ditujukan kepada BPOM Jakarta.

"Setelah surat lamaran selesai dibuat, Budi lalu meminta biaya pengurusan kepada korban sebesar Rp 75 juta," jelas Jaksa.

Korban memberikan uang Rp 75 juta dan dibuat tanda terima berupa kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa di atas materai 6000 pada tanggal 8 Juni 2016.

Sekitar September 2016, terdakwa memberikan surat-surat yang berkaitan dengan pengangkatan pegawai di BPOM atas nama drh Fitri Susanti kepada saksi korban.

Surat-surat yang diberikan, yakni: Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 0039/KEP/DU/231016/VIII.2016, Tanggal 18 Agustus 2016 tentang pengangkatan Aparatur Sipil Negara an. drh. Fitri Susanti.

Kemudian Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 038 PEG VIII BPOM 2016, Tanggal 19 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara an. drh. Ditri Susanti.

Setelah korban Suwarno menerima surat-surat tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa anak saksi korban akan mulai bekerja pada Desember 2016.

"Kemudian terdakwa menawarkan kembali kepada korban bahwa ada penerimaan di Kejaksaan Agung RI yang penempatannya di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara," jelas Jaksa.

Korban Suwarno pun tergiur dan mencoba memasukkan cucunya bernama Dian Rizky Anggraini dan Annisa Maharani.

Lalu terdakwa menyuruh korban untuk membuat surat permohonan ke Kejaksaan Agung RI dan menyebut biaya pengurusan sebesar Rp 120 juta.

"Terdakwa meminta uang muka kepada saksi korban sebesar Rp 20 juta, selanjutnya dibuat tanda terima berupa kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa di atas materai 6000 pada tanggal 22 September 2016," jelas JPU Nurhayati.

Selanjutnya Budi dan terdakwa Angguntur (berkas terpisah) meminta uang biaya transportasi untuk mengambil Surat Keputusan (SK) di Jakarta sebesar Rp 10 juta.

Lalu pada November 2016 Terdakwa menyerahkan surat-surat yang berkaitan dengan pengangkatan pegawai Kejaksaan Agung RI atas nama Dian Rizky Anggraini dan Annisa Maharani Lubis kepada saksi korban.

Kemudian terdakwa mengatakan bahwa kedua cucu saksi korban akan bekerja pada bulan Desember 2016 di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

"Namun hingga bulan Januari 2017 anak dan kedua cucu saksi korban belum juga bekerja. Sehingga pada Februari 2017 saksi korban mengecek kembali SK dari BPOM di BPOM Sumatera Utara dan mengecek SK Jaksa Agung RI di Kejati Sumut, yang pada akhirnya diketahui bahwa seluruh Surat Keputusan tersebut adalah palsu," tutur Jaksa.

Terdakwa membuat sendiri surat-surat yang berkaitan dengan pengangkatan pegawai untuk ketiga korban tersebut.

"Uang yang terdakwa peroleh dari saksi korban digunakan untuk kepentingan pribadi dan telah sebagian diberikan kepada terdakwa Angguntur, secara bertahap kurang lebih sebesar Rp 40 juta," tutur Jaksa.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 105 juta.***trb/mpc/bs





  • 0 komentar
  • Baca 57 kali