Medan(MedanPunya) Komisi D DPRD Sumut mengaku kaget mengetahui proyek jalan dan jembatan di Sumut senilai Rp 2,7 triliun baru terealisasi sekitar 5 persen.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi D DRPD Sumut dengan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut, Inspektorat Provinsi Sumut, PT Waskita Karya Tbk sebagai kontraktor proyek multiyears, PT Sumber Mitra Jaya (SMJ) dan PT Pijar Utama, terungkap bahwa proyek jalan dan jembatan itu terancam gagal.
Hal ini karena pihak kontraktor PT Waskita Karya Tbk mengaku tidak ada dana untuk mengerjakannya.
“Gawat, benar-benar gawat, proyek yang kita bangga-banggakan terancam gagal. Ini sudah tidak benar, kita terjebak masuk dalam perangkap kontraktor BUMN yang tidak punya duit. Kasus ini sangat memalukan dan tamparan keras bagi Sumut,” ujar Dhody setelah mendengar paparan PT Waskita Karya Tbk bahwa progres proyek multiyears baru terealisasi 5 persen, Jumat (4/11).
Ditambahkan Dhody, sangat sulit PT Waskita Karya Tbk mengejar target penyelesaian progres hingga 33 persen pada Desember 2022 sesuai kontrak yang sudah dijanjikan, karena masa kerja tinggal hanya 40 hari lagi.
“Progresnya masih sangat kecil, ini tidak mungkin terealisasi sesuai target. Kalau PT Waskita Karya tidak mampu mengerjakan, sudah angkat tangan saja, sebab kelakuan kontraktor seperti ini sama saja dengan mempermalukan pejabat dan anggota legislatif di Sumut,” katanya.
Menurutnya, Fraksi Partai Golkar sejak awal sudah mewanti-wanti proyek multiyears ini bermasalah, mulai dari penganggaran hingga proses tender.
Anggota Komisi D DPRD Sumut Viktor Silaen juga kecewa melihat kinerja PT Waskita Karya sebagai pemenang tender yang gagal mengerjakan proyek multiyears tersebut.
Sehingga anggaran yang sudah dialokasikan di APBD Sumut TA 2022 sebesar Rp 500 miliar terancam jadi SiLPA dan akan berdampak kepada APBD berikutnya.
“Seharusnya PT Waskita Karya selaku perusahaan BUMN bisa menjadi contoh bagi rekanan di daerah ini. Padahal perusahaan PT SMJ dan PT Pijar Utama selaku kontraktor yang di KSO kan PT Waskita mampu menyelesaikan progresnya sesuai target,” ujar politisi Partai Golkar ini.
Berkaitan dengan itu, Viktor mendesak Dinas BMBK Sumut bersikap tegas terhadap PT Waskita Karya.
“Masa PT Waskita Karya tidak memiliki dana pendahuluan atau dana jaminan,” katanya.
Sebelumnya, Kadis BMBK Sumut Bambang Pardede menjelaskan, progres proyek multiyears baru terealisasi sekitar 5,3071 persen, yakni PT Waskita Karya sebesar 1,2837 persen, PT SMJ sebesar 2,9778 persen dan PT Pijar Utama sebesar 1,0457 persen dari yang ditargetkan di akhir Desember 2022 sebesar 33,556 persen.
Sementara itu, menjawab kritikan dewan terkait minimnya progres pekerjaan yang dilakukan, Warjo dari PT Waskita Karya mengaku terkendala masalah dana, karena sampai saat ini masih dalam proses finalisasi di perbankan.
Inspektorat Prov Sumut Lasro Marbun mengatakan, PT Waskita Karya sudah “menelanjangi” dan mempermalukan pejabat di Pemprov Sumut.
“Karena sudah menyampaikan kepada masyarakat akan memuluskan jalan provinsi di tahun 2023, tapi justru tidak sesuai dengan janji. Dalam hal ini perlu dicari solusi penyelesaiannya,” ujarnya.
Di akhir pertemuan, Ketua Komisi D DPRD Sumut Benny Sihotang memutuskan akan menemui Dirut PT Waskita Karya dan Kementerian PUPR di Jakarta, untuk mempertanyakan masalah terkendalanya pengerjaan proyek Rp 2,7 triliun ini.***trb/mpc/bs
